Kompas.com - 04/01/2019, 07:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Informasi adanya 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos menjadi perhatian dalam dua hari terakhir. Isu ini menyebar di media sosial sejak Rabu (2/1/2019) sore.

Pada Rabu malam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) langsung melakukan pengecekan untuk memastikan informasi yang beredar.

Pengecekan dilakukan di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hasilnya, informasi soal surat suara yang sudah dicoblos itu dipastikan hoaks.

Hoaks soal surat suara ini menjadi perhatian serius karena dinilai menyerang kredibilitas KPU. Hal inilah yang membuat KPU bergerak cepat untuk merespons isu ini.

Baca juga: Penemuan yang Mengubah Dunia: Surat Suara, dari Tembikar hingga Kertas Dicoblos

"Hari ini kami memastikan, berdasarkan keterangan yang didapat oleh pihak Bea Cukai, tidak ada kebenaran tentang berita tujuh kontainer tersebut, itu tidak benar," kata Ketua KPU Arief Budiman, seusai melakukan pengecekan, Kamis (3/1/2019) dini hari.

Mematikan kredibilitas dan integritas

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, hoaks ini menyerang kredibilitas serta integritas penyelenggara pemilu, dan dianggap berbahaya.

Dampak yang dihasilkan serius, bisa mengakibatkan masyarakat tak percaya dan apatis bahwa KPU melangsungkan pemilu dengan sukses pada tahun ini.

Baca juga: Polisi Akan Cari Pengunggah Pertama dan Penyebar Hoaks Surat Suara Tercoblos di Medsos

Akibatnya, warga yang memiliki hak pilih tidak mau menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2019.

"Dampak dari penyebaran hoaks yang menyasar penyelenggara pemilu ini daya rusaknya itu sangat besar. Dia bisa membuat publik menjadi apatis, tidak percaya," ujar Titi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini

Lebih parah lagi, hoaks ini bisa memupuk kebencian masyarakat terhadap KPU. Selain itu, Titi menilai, ada risiko terhadap mereka yang bertugas di KPU seperti intimidasi dan tindak kekerasan.

"Bukan tidak mungkin bisa berujung kepada intimidasi dan kekerasan kalau dibiarkan," ujar Titi.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi menilai, hoaks surat suara bukan hanya berbahaya bagi KPU, tetapi juga proses pemilu secara keseluruhan.

Baca juga: Jokowi: Surat Suara Belum Dicetak, Sudah Muncul Fitnah

Menurut dia, hoaks ini adalah bentuk teror terhadap penyelenggaraan pemilu.

"Beredarnya kabar hoaks atau kabar bohong yang menyebutkan ada 7 kontainer surat suara yang tercoblos patut diduga sebagai teror untuk pemilu. Polisi harus segera bertindak untuk mengungkap apakah ada niatan untuk mengacaukan ataupun menggagalkan pemilu dibalik menyebarnya informasi sesat tersebut," ujar Achmad.

Jajaran KPU dan Bawaslu mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (3/1/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Jajaran KPU dan Bawaslu mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Tindak tegas penyebar hoaks

Bahaya ini disadari oleh KPU dan Badan Pengawas Pemilu. Kedua lembaga ini resmi melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri dengan harapan pelakunya bisa ditangkap.

"KPU sudah bertemu dengan Kabareskrim langsung. Kami sudah sampaikan apa yang menjadi kepentingan dan keperluannya agar pelaku penyebar hoaks itu bisa segera ditangkap," kata Arief Budiman.

Arief mengatakan, KPU terbuka dengan masukan-masukan atas penyelenggaraan pemilu. Ia menyebutkan, KPU akan memberikan jawaban jika ada hal-hal yang meresahkan terkait pemilu.

"Kali ini kami menganggap isu sekarang (tujuh kontainer surat suara) sangat luar biasa dan berlebihan. Kami merasa tidak cukup hanya menjawab dengan fakta dan data, tapi perlu dilaporkan agar kejadian seperti ini tidak berlanjut," kata Arief.

Baca juga: Kronologi Terungkapnya Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

 

Perludem mendukung langkah KPU yang membawa kasus ini ke jalur hukum.

Titi Anggraini mengatakan, KPU memang tidak boleh menganggap ini sebuah kejadian yang biasa. Apalagi dengan dampak panjang dan serius yang mungkin terjadi.

"Saya kira memang KPU tidak boleh mendiamkan dan menganggap ini angin lalu, sebuah peristiwa yang sepele atau biasa-biasa saja. Justru KPU memang harus bertindak cepat, terukur, dan legal dalam meresponsnya," ujar Titi.

Pihak kepolisian juga menunjukkan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Arief Sulistyanto menegaskan, polisi akan bekerja secepatnya.

"Kami akan tuntaskan secepatnya, makin cepat makin baik," kata Arief Sulistyanto.

Elite politik harus bijak

Informasi soal surat suara ini beredar di berbagai platform media sosial. Salah satunya diunggah oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief yang mempertanyakan kebenaran informasi itu melalui akun Twitter-nya, @andiarief_.

"Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar," demikian twit Andi Arief.

Baca juga: Moeldoko Sebut Hoaks Surat Suara Tercoblos Sangat Menyesatkan

Kicauan tersebut kemudian dinilai sebagai bentuk penyebaran hoaks. Namun, Andi Arief membantah dan menegaskan dirinya hanya mengimbau agar informasi itu dicek kebenarannya.

Titi Anggraini mengatakan, seharusnya elite politik yang menerima informasi apa pun bisa langsung melaporkannya kepada KPU.

Sebagai bagian dari partai, tidak mungkin elite tidak memiliki akses untuk berkomunikasi dengan KPU.

Cara ini lebih baik daripada elite melempar bola panas ke media sosial.

Baca juga: Relawan Jokowi Laporkan Andi Arief Terkait Penyebaran Hoaks Surat Suara

Di tengah masyarakat yang masih terpolarisasi, Titi mengatakan, hal itu menimbulkan kegaduhan.

"Jangan tergesa-gesa menyebarkan ke ruang publik isu-isu yang tidak jelas apa kebenaran dan kredibilitasnya. Apalagi di tengah masyarakat kita yang terbelah dan sangat terpolarisasi pilihan politiknya," kata Titi. 

Ia mengingatkan, masyarakat dan elite politik bertugas mengawasi penyelenggara pemilu, tetapi bukan memojokkkannya.  

"Elite politik itu harus mengawasi kinerja penyelenggaranya agar pemilu kita dijalankan secara profesional dan berintegritas. Tetapi mengawasi tidak sama dengan mendelegitimasi dan memprovokasi," ujar Titi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kesehatan Lukas Enembe, KSP: KPK Sudah Punya Mekanisme, Semestinya Tak Jadi Alasan

Soal Kesehatan Lukas Enembe, KSP: KPK Sudah Punya Mekanisme, Semestinya Tak Jadi Alasan

Nasional
Kecurigaan Awal LPSK dalam Kasus Sambo, Tak Ada Laporan Kepolisian Soal Kematian Brigadir J

Kecurigaan Awal LPSK dalam Kasus Sambo, Tak Ada Laporan Kepolisian Soal Kematian Brigadir J

Nasional
Moeldoko Main Film Pendek, Ini Alasannya...

Moeldoko Main Film Pendek, Ini Alasannya...

Nasional
Berulang Kali Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Mundur Menanti Saksi Kunci

Berulang Kali Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Mundur Menanti Saksi Kunci

Nasional
Mengingat Lagi Janji Kapolri Mengusut 'Konsorsium 303' dan Komitmen Bersih-bersih Internal

Mengingat Lagi Janji Kapolri Mengusut "Konsorsium 303" dan Komitmen Bersih-bersih Internal

Nasional
Penyelesaian Sengketa dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Penyelesaian Sengketa dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Hakim Agung Sudrajad Nekat Korupsi, Pedoman dan Maklumat MA Seolah Tumpul

Hakim Agung Sudrajad Nekat Korupsi, Pedoman dan Maklumat MA Seolah Tumpul

Nasional
Ingin Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, Sekber Gugat Aturan Syarat Pencapresan ke MK

Ingin Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, Sekber Gugat Aturan Syarat Pencapresan ke MK

Nasional
Eks Hakim Agung Usul Sidang MA Direkam dan Terbuka Hindari Permainan Perkara

Eks Hakim Agung Usul Sidang MA Direkam dan Terbuka Hindari Permainan Perkara

Nasional
Cairnya Politik Hari Ini, Sudah Deklarasi Koalisi pun Masih Lirik Sana-sini

Cairnya Politik Hari Ini, Sudah Deklarasi Koalisi pun Masih Lirik Sana-sini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengacara Sebut Lukas Enembe Judi untuk 'Refreshing' | Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi

[POPULER NASIONAL] Pengacara Sebut Lukas Enembe Judi untuk "Refreshing" | Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi

Nasional
Apa Itu Warakawuri?

Apa Itu Warakawuri?

Nasional
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi

Nasional
Tanggal 29 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 29 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
Gerindra: Lukas Enembe Datang Saja ke KPK kalau Tak Merasa Bersalah

Gerindra: Lukas Enembe Datang Saja ke KPK kalau Tak Merasa Bersalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.