Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Ma'ruf Amien, Adik Gus Dur Ungkap Harapan Bangkitnya Koperasi

Kompas.com - 31/12/2018, 18:01 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Adik Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Lily Chodidjah Wahid membagi pandangannya mengenai program koperasi sebagai peningkatan ekonomi kerakyatan, ketika bertemu dengan calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin.

Lily percaya semangat Ma'ruf mengenai ekonomi kerakyatan bisa terwujud dengan memberdayakan kembali koperasi.

"Saya yakin Pak Kiai ini tentang ekonomi keumatan itu bisa nyambung dengan koperasi. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan juga koperasi Indonesia tumbuh dan bangkit lagi. Itu yang saya harapkan dari Pak Kiai," ujar Lily di kediaman Ma'ruf, Jalan Situbondo, Senin (31/12/2018).

Baca juga: Adik Gus Dur: Cak Imin Tak Cerdas, Mau Jadi Ketum PKB dan Menteri

Mantan politisi PKB itu menilai koperasi di Indonesia kini seperti antara ada dan tiada. Padahal, koperasi bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan.

Apalagi jika dikaitkan dengan koperasi di pesantren. Lily mengatakan, dulu Gus Dur memiliki konsep ekonomi pesantren. Menurut dia, konsep ini sangat berkaitan dengan upaya penguatan ekonomi di akar rumput.

Ekonomi pesantren pun sering diimplementasikan para santri dengan membuat koperasi-koperasi. Dia menilai konsep koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dan ekonomi pesantren bisa disinergikan.

"Kalau kita sudah bicara pesantren, maka itu enggak bisa enggak menyentuh akar rumput. Karena para santri yang ada di situ orang tuanya ada di akar rumput," kata Lily.

Sementara itu, Ma'ruf menilai program koperasi masih relevan pada era ini. Program ini tinggal disesuaikan dengan kondisi ekonomi di Indonesia.

Baca juga: Adik Gus Dur: Sebagai Teman, Tidak Mungkin Saya Tak Dukung Maruf Amin

"Jadi saya kira masih sangat relevan, cuma nanti kita sesuaikan saja dengan dinamika kehidupan kita sekarang," kata Ma'ruf.

Dia juga sepakat dengan konsep ekonomi pesantren yang dijelaskan Lily. Ma'ruf mengatakan banyak koperasi yang berkembang di pesantren-pesantren. Dia ingin koperasi di pesantren bisa diberdayakan lagi.

"Saya kira pemerintah mendukung upaya itu, tapi kita fokus supaya peran-perannya lebih jelas," kata dia.

Kompas TV Calon wakil presiden nomor urut 1, Ma’ruf Amin berharap siapapun panelis yang dipilih KPU bisa bersikap adil. Ia juga berharap panelis debat bisa bersikap obyektif agar debat capres dan cawapres bisa berjalan dengan efektif. Ma’ruf menilai pemilihan panelis dan moderator debat adalah kewenangan KPU dan telah disepakati masing-masing pasangan capres dan cawapres.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com