Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buktikan Kunjungan Jokowi Ramai Masyarakat, Mungkinkah Ahmad Riza Patria Ikut Kunjungan Kerja?

Kompas.com - 20/12/2018, 11:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria bahwa kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di penjuru daerah Indonesia sepi dari masyarakat, disanggah keras.

Sebaliknya, pihak Istana mengatakan, kunjungan kerja Presiden Jokowi di manapun justru selalu disambut antusias dengan banyaknya orang yang hadir.

Baca juga: Formappi: DPR Sering Kunjungan Kerja, tetapi Hasilnya Tak Signifikan

Untuk membuktikannya, Staf Khusus Presiden Adita Irawati mengatakan, pihak Istana mungkin saja mengajak Riza dalam kunjungan kerja Presiden Jokowi.

"Kalau (Ahmad Riza Patria) dari parpol, kan berarti itu legislatif ya. Itu mungkin saja (diundang kunjungan kerja Presiden)," ujar Adita kepada Kompas.com, Rabu (20/12/2018).

Sebab, secara institusional, eksekutif dan legislatif memang bersinergi dalam hal program dan kebijakan.

Baca juga: Seorang Anggota DPRD DIY Ditolak Masuk ke Jepang untuk Kunjungan Kerja

Namun, apabila kunjungan Jokowi ke daerah-daerah berstatus sebagai calon presiden nomor urut 01, Adita tidak mengetahuinya, apakah undangan tersebut memungkinkan atau tidak.

Apalagi, Riza berlatar belakang Partai Gerindra, partai politik yang menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah. Sebab, secara etika, menurut Adita, undangan seperti itu kecil kemungkinan terjadi.

Meski demikian, sebenarnya Adita merasa heran mengapa masih ada yang berpendapat seperti Riza.

"Saya ini saksi hidup ya. Masyarakat selalu antusias mengikuti acara Pak Jokowi, baik beliau itu sebagai Presiden maupun saat kampanye sebagai calon presiden. Kehadiran beliau di daerah itu selalu dipenuhi masyarakat yang ingin bertemu langsung," ujar Adita.

Baca juga: Politisi Gerindra: Saya Lihat di Medsos, Pak Jokowi Hadir ke Mana-mana Itu Sepi...

 

"Mereka ingin mendengarkan arahan, sekadar menyapa, bersalaman atau berfoto bersama dan beberapa kali masyarakat dari berbagai lapisan usia sering mengekspresikan kebahagiaannya berjumpa dengan Pak Jokowi," lanjut dia.

Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza mengatakan saat ini respons masyarakat terhadap kehadiran pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, lebih antusias daripada Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Politisi Gerindra Bilang Logistik Petahana Lebih Banyak karena Bagi-bagi Proyek

 

Riza menyimpulkannya dengan melihat antusiasme masyarakat dalam setiap kunjungan dua pasangan itu.

"Bandingkan kehadiran Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf, antusiasme masyarakat, jumlahnya, dan sebagainya. Saya lihat di medsos, Pak Jokowi hadir ke mana-mana termasuk di Riau bagi-bagi sembako saja sepi," ujar Riza di kompleks parlemen, Selasa (18/12/2018).

Kompas TV Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Aceh, Jumat (14/12) pagi. Di Banda Aceh, Presiden Jokowi bertemu para ulama dan pemimpin pondok pesantren. Dalam pertemuan dengan para ulama dan pemimpin pondok pesantren, Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong rancangan undang-undang pondok pesantren. Menurut presiden, jika disahkan, aturan itu nantinya bakal menjadi payung hukum untuk mengembangkan sekitar 28 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia. Pemerintah nantinya dapat mengucurkan dana untuk pembangunan pesantren ataupun untuk para guru mengaji.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Lakukan Survei Tahap II untuk Pilkada Jabar, Cari Pendamping atau Pengganti Ridwan Kamil?

Golkar Lakukan Survei Tahap II untuk Pilkada Jabar, Cari Pendamping atau Pengganti Ridwan Kamil?

Nasional
Kerugian Negara Kasus LNG Pertamina Dibebankan ke Perusahaan AS, KPK Ungkit Kasus E-KTP

Kerugian Negara Kasus LNG Pertamina Dibebankan ke Perusahaan AS, KPK Ungkit Kasus E-KTP

Nasional
Wapres Ma'ruf Jamu Biro Komite Palestina untuk PBB

Wapres Ma'ruf Jamu Biro Komite Palestina untuk PBB

Nasional
AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

Nasional
Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Nasional
KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

Nasional
AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

Nasional
LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

Nasional
KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Nasional
Lirik Sandiaga, PKB Sinyalkan Tak Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat

Lirik Sandiaga, PKB Sinyalkan Tak Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat

Nasional
Ketua KPU Bersyukur Dipecat, Mardani Singgung Proses Fit and Proper Test di DPR

Ketua KPU Bersyukur Dipecat, Mardani Singgung Proses Fit and Proper Test di DPR

Nasional
LHKP Muhammadiyah: Kalau Dilihat Dari Hasil Muktamar, Izin Tambang Ormas Mestinya Ditolak

LHKP Muhammadiyah: Kalau Dilihat Dari Hasil Muktamar, Izin Tambang Ormas Mestinya Ditolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com