PSI: Dasar Penolakan Larangan Poligami oleh PKS Tidak Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menganggap penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tentang larangan poligami bagi pejabat negara dan aparatur sipil negara (ASN) tidak tepat jika didasarkan hanya pada permasalahan agama.

"PSI tidak membawa larangan poligami ini ke perdebatan teologis dan tidak tepat dibawa ke sana. Ini adalah fakta sosial yang terjadi dan melanggar hak asasi manusia (HAM) serta diskriminasi bagi perempuan," kata Juru Bicara PSI Dara A.K Nasution dalam diskusi bertema "Bisakah Poligami Dilarang di Indonesia?" di Jakarta, Sabtu (15/12/2018).

Baca juga: PSI Janji Perjuangkan Larangan Poligami bagi Pejabat Publik hingga ASN

Dara menambahkan, setiap partai memang memiliki sikapnya masing-masing mengenai larangan poligami.

Namun, jika ada sikap partai yang menolak, PSI akan terus berjuang mengubah Undang-Undang yang dinilai diskriminasi.

"Itu terserah teman-teman PKS kalau memang mendukung poligami. Di sini, PSI menolak perda-perda negatif," tegasnya.

Baca juga: PSI: Larangan Poligami Tidak Melanggar HAM

Kendati mendapat penolakan, Dara percaya bahwa ada kelompok masyarakat yang tak setuju dengan poligami dan satu visi-misi seperti PSI.

Sebab, selama ini praktik poligami di Indonesia telah menyengsarakan perempuan dan keluarga.

"Masih ada kelompok perempuan dan kelompok progresif yang bersama kami. Langkah PSI sudah benar dan harus diperjuangkan meskipun risiko kehilangan sedikit perwakilan elektoral," ucapnya.

Baca juga: PKS Tolak Gagasan PSI yang Ingin Larang Poligami bagi Pejabat

Sebelumnya, PKS menolak gagasan PSI yang ingin melarang poligami bagi pejabat negara dan aparatur sipil negara.

Sekretaris bidang Polhukam DPP PKS Suhud Aliyudin menegaskan, poligami merupakan bagian dari syariat Islam yang jelas aturannya.

Walaupun bukan merupakan kewajiban bagi semua orang Islam, namun hukum poligami tidak bisa dihilangkan.

Selain itu, lanjut Suhud, poligami adalah permasalahan yang sudah selesai dan tak perlu ada perdebatan lagi.