Kemenko Polhukam Minta BSSN Bantu Jaga Keamanan Siber Jelang Pemilu 2019

Kompas.com - 12/12/2018, 14:09 WIB
Kepala BSSN Djoko Setiadi (ketiga dari kiri) bersama Kemenko Polhukam dalam seminar Diseminasi Deteksi Ancaman Siber 2018 di Hotel Aston, Jakarta, Rabu (12/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Kepala BSSN Djoko Setiadi (ketiga dari kiri) bersama Kemenko Polhukam dalam seminar Diseminasi Deteksi Ancaman Siber 2018 di Hotel Aston, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah kemungkinan ancaman siber dan kampanye hitam dalam Pemilu 2019.

"Keberhasilan penanganan ancaman siber nasional membutuhkan sinergi para pemangku keamanan siber, baik dari sektor pemerintah, industri, akademisi, dan kominitas cyber security " kata Koordinator Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Politik Hukum, HAM, dan Keamanan Marsma TNI Rus Nurhadi Sutedjo dalam seminar Diseminasi Deteksi Ancaman Siber 2018 di Hotel Aston, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Nurhadi yang dalam acara tersebut mewakili Menko Polhukam Wiranto menambahkan, kolaborasi antara BSSN dan lembaga lainnya diperlukan dalam mencegah tindakan yang membahayakan dan bisa mengganggu demokrasi Indonesia.

Selain itu, ia juga mendorong BSSN membuat kegiatan yang mengedepankan nilai positif dan membangun.

"Melalui kegiatan literasi digital yang mampu mendorong masyarakat agar lebih peka dan selektif terhadap berbagai kampanye di media sosial," paparnya.

Sementara itu, Kepala BSSN Djoko Setiadi menyatakan, dalam menghadapi kampanye hitam, BSSN menggandeng lembaga yang juga berwenang dalam melakukan penindakan, yaitu kepolisian.

"BSSN bekerja sama dengan lembaga yang ada, seperti Bareskrim untuk mengatasi masalah yang ada di lapangan," ucap Djoko.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KPU Diingatkan Bersiap Hadapi Kemungkinan Serangan Siber dalam Pemilu

Selain kampanye hitam, lanjut Djoko, ada juga ancaman yang perlu dicegah, yaitu serangan siber terhadap domain yang dipakai lembaga penyelenggara Pemilu.

Ia menjelaskan, sepanjang Januari-Oktober 2018, BSSN mendeteksi 207,9 juta serangan trojan dan 36 juta aktivitas malware yang paling banyak menyerang domain ac.id, co.id, dan go.id.

"Selain itu terdapat juga 2.363 pengaduan publik dengan persentase 61 persen berupa fraud," imbuhnya kemudian.

Kompas TV Direktorat Narkoba Mabes Polri mengungkap peredaran narkoba jenis sabu yang melibatkan jaringan international Malaysia-Indonesia. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 2orang tersangka berikut barang bukti seberat 38,5 kg sabu.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang 'Scanning'

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang "Scanning"

Nasional
Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Nasional
Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.