Keamanan Siber Indonesia Tak Lebih Baik Dibandingkan Malaysia dan Singapura

SERPONG, KOMPAS.com - Berdasarkan laporan The Global Cybersecurity index 2017 yang dirilis oleh The UN International Telecommunication Union (ITU), Indonesia termasuk dalam negara dengan keamanan siber yang lemah.

Situasi yang dialami Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara-negara di Amerika Selatan seperti Brasil dan Afrika yang dinilai paling rentan terhadap serangan siber.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat menjadi pembicara kunci Seminar Nasional 10 Tahun UMN bertajuk "Memperkuat Keamanan Siber Nasional" di kampus UMN, Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (21/11/2017).

"Indonesia hampir sama dengan negara di Amerika Selatan seperti Brasil. Afrika paling rentan," ujar Rudiantara.

Baca juga : Hoax Registrasi Data Seluler Bisa Disebar oleh Penjahat Siber

Dari 195 negara, Indonesia menempati peringkat ke-70 dengan skor 0,424. Sementara peringkat pertama atau negara dengan keamanan siber terbaik ditempati oleh Singapura dan Amerika Serikat di peringkat kedua. Menyusul Malaysia dengan skor 0,893 di peringkat ketiga.

"Malaysia, Singapura dan Brunei lebih bagus. Australia dan USA sudah sangat baik. Itu report dari ITU," tuturnya.

Lemahnya keamanan siber di Indonesia, lanjut Rudiantara, berdampak pada meningkatnya serangan siber.

Catatan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) menunjukan, sejak Januari hingga Juli 2017 terdapat 177,3 juta serangan siber yang masuk ke Indonesia. Artinya setiap hari terjadi 836.200 serangan siber. Umumnya serangan dilancarkan dalam bentuk fraud dan malware.

Baca juga : Satgas Siber Polri Tangkap Pria yang Unggah Konten Asusila di Medsos

Serangan ransomware WannaCry pada pengguna internet dunia pada Mei 2017 lalu menjadi salah satu bukti nyata kejahatan siber ini.

"Indonesia masuk 10 besar negara yang terkena serangan setiap saat. Terlihat betapa vulnerable-nya masalah cybersecurity di Indonesia," kata Rudiantara.

Meski demikian, Rudiantara memastikan pemerintah tidak tinggal diam.

Pada Mei 2017, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden No. 53 tahun 2017 tentang pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Saat ini, pembentukan lembaga tersebut masih berada pada tahap penataan susunan organisasi.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membuat program "Born to Protect". Melalui program tersebut pemerintah menyeleksi dan melatih sebanyak 100 talenta terkait kemanan siber. Proses pelatihan akan diselenggarakan di 10 kota besar.

"Saya pastikan pemerintah selalu mengambil posisi dan berupaya meningkatkan keamanan siber," tuturnya.