KPU Diingatkan Bersiap Hadapi Kemungkinan Serangan Siber dalam Pemilu

Kompas.com - 07/12/2018, 06:43 WIB
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) NETGRIT menggelar diskusi publik dengan tema Tantangan Keamanan Siber dalam Pemilu 2019 di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (6/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) NETGRIT menggelar diskusi publik dengan tema Tantangan Keamanan Siber dalam Pemilu 2019 di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Centre for Cyber Security and Cryptography (CCSC) atau Pusat Keamanan Siber dan Kriptografi Universitas Indonesia, Setiadi Yazid, menyarankan  Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat standar keamanan di Pemilu 2019 dan pemilu selanjutnya.

Ia menilai, serangan siber dalam pemilu dilakukan untuk menganggu sistem demokrasi Indonesia.

"Yang penting untuk kami adalah perlu adanya standar keamanan, sudah aman atau belum. Serangan siber itu tujuannya bukan untuk memenangkan salah satu peserta pemilu, melainkan lebih ke menimbulkan kekacauan. Jadi ini masalah kita bersama," kata Setiadi dalam diskusi publik bertajuk "Tantangan Keamanan Siber dalam Pemilu 2019" di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Menjelang Pemilu Serentak 2019 yang menyisakan sekitar 4,5 bulan lagi, menurut Setiadi, KPU harus siap menjaga keamanan sistem informasinya dari sebelum hingga sesudah pemilu.

Pasalnya, penyerangan siber terjadi secara dini sebelum pemilu dilaksanakan.

"Tujuan para peretas ini kan sebenarnya mengacaukan masyarakat saja, itu manfaat yang bisa mereka dapatkan. Maka itu, KPU kalau mau meminta bantuan juga dari pihak swasta dalam menjaga keamanan sistem informasinya," kata dia.

Menurut Setiadi, bentuk serangan siber selama proses pemilu bisa bermacam-macam, misalnya saja memengaruhi opini publik dengan berita hoaks, mengganggu sistem KPU dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan bisa menurunkan kepercayaan terhadap hasil pemilu karena KPU dinilai manipulasi data.

Oleh karena itu, lanjut Setiadi, KPU perlu bermain cerdas selama proses pemilu, terutama setelah pemilihan selesai.KPU perlu mengaudit secara akurat dan tepat hasil yang dihimpun secara manual selama dua minggu sesuai aturan pemilu.

"Peralatan penghitungan KPU di daerah-daerah perlu dites dan Sumber Daya Manusia (SDM) panitia di setiap TPS harus dididik dengan benar. Pemerintah juga harus membantu karena ini projek bersama," kata dia.

Meski demikian, Setiadi yakin sistem informasi KPU sudah terjamin keamanannya. Ia hanya mengingatkan untuk penguatan SDM tim TI KPU agar mengenali dengan baik sistem KPU.

"Tim harus dibekali sistem pengetahuan penyerangan juga seperti peretas. Perlu tim yang fokus dan benar-benar mengenali secara rinci sistem TI KPU," ujar Setiadi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AD Terima Laporan Hasil Uji Klinis Obat Anticovid-19, Diklaim Ampuh 90 Persen

TNI AD Terima Laporan Hasil Uji Klinis Obat Anticovid-19, Diklaim Ampuh 90 Persen

Nasional
Ketua KPU Harap Semua Pihak Terapkan Protokol Kesehatan di Setiap Proses Pilkada 2020

Ketua KPU Harap Semua Pihak Terapkan Protokol Kesehatan di Setiap Proses Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Bersepeda Sambil Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Jokowi Bersepeda Sambil Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Nasional
UPDATE : Tak Kurang dari 1.862.801 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiksa

UPDATE : Tak Kurang dari 1.862.801 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiksa

Nasional
KPU: 226 Daerah Sudah Transfer 100 Persen Dana Pilkada 2020 ke Penyelenggara Pemilu

KPU: 226 Daerah Sudah Transfer 100 Persen Dana Pilkada 2020 ke Penyelenggara Pemilu

Nasional
Azwar Anas: Pemimpin Ideal Itu yang Mendengarkan Aspirasi Rakyat

Azwar Anas: Pemimpin Ideal Itu yang Mendengarkan Aspirasi Rakyat

Nasional
UPDATE : Kasus Suspek Covid-19 Tembus 76.327 Orang

UPDATE : Kasus Suspek Covid-19 Tembus 76.327 Orang

Nasional
Bertambah 2.345 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Bertambah 2.345 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
UPDATE 15 Agustus: Bertambah 50 Orang, Total 6.071 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 15 Agustus: Bertambah 50 Orang, Total 6.071 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Update: Bertambah 2.345, Kasus Covid-19 Jadi 137.468 Orang

Update: Bertambah 2.345, Kasus Covid-19 Jadi 137.468 Orang

Nasional
UPDATE 15 Agustus: Bertambah 1.703 Orang, Total 91.321 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 15 Agustus: Bertambah 1.703 Orang, Total 91.321 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
Erick Thohir Klaim Angka Kematian Covid-19 Indonesia Rendah

Erick Thohir Klaim Angka Kematian Covid-19 Indonesia Rendah

Nasional
Bio Farma Memperkirakan Vaksin Covid-19 Diproduksi Februari atau Maret 2021

Bio Farma Memperkirakan Vaksin Covid-19 Diproduksi Februari atau Maret 2021

Nasional
Muchdi Pr Klaim Tak Ada Dualisme di Tubuh Partai Berkarya

Muchdi Pr Klaim Tak Ada Dualisme di Tubuh Partai Berkarya

Nasional
Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Gelar Rakernas Sosialisasikan Hasil Munaslub

Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Gelar Rakernas Sosialisasikan Hasil Munaslub

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X