Kompas.com - 07/12/2018, 06:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Centre for Cyber Security and Cryptography (CCSC) atau Pusat Keamanan Siber dan Kriptografi Universitas Indonesia, Setiadi Yazid, menyarankan  Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat standar keamanan di Pemilu 2019 dan pemilu selanjutnya.

Ia menilai, serangan siber dalam pemilu dilakukan untuk menganggu sistem demokrasi Indonesia.

"Yang penting untuk kami adalah perlu adanya standar keamanan, sudah aman atau belum. Serangan siber itu tujuannya bukan untuk memenangkan salah satu peserta pemilu, melainkan lebih ke menimbulkan kekacauan. Jadi ini masalah kita bersama," kata Setiadi dalam diskusi publik bertajuk "Tantangan Keamanan Siber dalam Pemilu 2019" di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Menjelang Pemilu Serentak 2019 yang menyisakan sekitar 4,5 bulan lagi, menurut Setiadi, KPU harus siap menjaga keamanan sistem informasinya dari sebelum hingga sesudah pemilu.

Pasalnya, penyerangan siber terjadi secara dini sebelum pemilu dilaksanakan.

"Tujuan para peretas ini kan sebenarnya mengacaukan masyarakat saja, itu manfaat yang bisa mereka dapatkan. Maka itu, KPU kalau mau meminta bantuan juga dari pihak swasta dalam menjaga keamanan sistem informasinya," kata dia.

Menurut Setiadi, bentuk serangan siber selama proses pemilu bisa bermacam-macam, misalnya saja memengaruhi opini publik dengan berita hoaks, mengganggu sistem KPU dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan bisa menurunkan kepercayaan terhadap hasil pemilu karena KPU dinilai manipulasi data.

Oleh karena itu, lanjut Setiadi, KPU perlu bermain cerdas selama proses pemilu, terutama setelah pemilihan selesai.KPU perlu mengaudit secara akurat dan tepat hasil yang dihimpun secara manual selama dua minggu sesuai aturan pemilu.

"Peralatan penghitungan KPU di daerah-daerah perlu dites dan Sumber Daya Manusia (SDM) panitia di setiap TPS harus dididik dengan benar. Pemerintah juga harus membantu karena ini projek bersama," kata dia.

Meski demikian, Setiadi yakin sistem informasi KPU sudah terjamin keamanannya. Ia hanya mengingatkan untuk penguatan SDM tim TI KPU agar mengenali dengan baik sistem KPU.

"Tim harus dibekali sistem pengetahuan penyerangan juga seperti peretas. Perlu tim yang fokus dan benar-benar mengenali secara rinci sistem TI KPU," ujar Setiadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Verifikasi Barang Bukti Kasus Brigadir J, Disimpan di 6 Boks Kontainer

Jaksa Verifikasi Barang Bukti Kasus Brigadir J, Disimpan di 6 Boks Kontainer

Nasional
UPDATE 4 Oktober 2022: Bertambah 1.851, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.437.750

UPDATE 4 Oktober 2022: Bertambah 1.851, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.437.750

Nasional
Pemerintah Susun PP Atur Insentif bagi Pelaku Usaha di IKN

Pemerintah Susun PP Atur Insentif bagi Pelaku Usaha di IKN

Nasional
Bambang Pacul Pertanyakan Maksud Ganjar Posting Foto di Bawah Baliho Puan: Siap Tidur Apa Siap Gerak?

Bambang Pacul Pertanyakan Maksud Ganjar Posting Foto di Bawah Baliho Puan: Siap Tidur Apa Siap Gerak?

Nasional
Kontradiksi PSI: Siang Kritik Deklarasi Capres, Sore Umumkan Dukungan buat Ganjar

Kontradiksi PSI: Siang Kritik Deklarasi Capres, Sore Umumkan Dukungan buat Ganjar

Nasional
Soal Pansus Tragedi Kanjuruhan, Puan Maharani: Saya Minta Hargai Dulu Tim Independen Pemerintah

Soal Pansus Tragedi Kanjuruhan, Puan Maharani: Saya Minta Hargai Dulu Tim Independen Pemerintah

Nasional
Puan Enggan Komentari Pencapresan Anies: Semua Masih Dalam Situasi Duka

Puan Enggan Komentari Pencapresan Anies: Semua Masih Dalam Situasi Duka

Nasional
Perdami: Kebutaan di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

Perdami: Kebutaan di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

Nasional
Laporkan Mamat Alkatiri ke Polisi, Hillary Brigitta: Dia Tiba-tiba 'Bully' dan Memaki

Laporkan Mamat Alkatiri ke Polisi, Hillary Brigitta: Dia Tiba-tiba "Bully" dan Memaki

Nasional
Ini Kata Kemenkes Soal Penggunaan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan

Ini Kata Kemenkes Soal Penggunaan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Mentan: Stok Beras RI Masih 10 Juta Ton

Mentan: Stok Beras RI Masih 10 Juta Ton

Nasional
Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Setelah Pengumuman Pencapresan Anies, PSI: Kebetulan Saja

Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Setelah Pengumuman Pencapresan Anies, PSI: Kebetulan Saja

Nasional
Dua Kader Mundur Setelah Nasdem Deklarasi Anies Capres, Waketum: Ini Seleksi Alam

Dua Kader Mundur Setelah Nasdem Deklarasi Anies Capres, Waketum: Ini Seleksi Alam

Nasional
PPP: Kami Ajak Demokrat Gabung KIB, Katanya Akan Diskusi Serius kalau Tawarannya Menarik

PPP: Kami Ajak Demokrat Gabung KIB, Katanya Akan Diskusi Serius kalau Tawarannya Menarik

Nasional
Gelar Rapat Paripurna, DPR Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Gelar Rapat Paripurna, DPR Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.