KPU Diingatkan Bersiap Hadapi Kemungkinan Serangan Siber dalam Pemilu

Kompas.com - 07/12/2018, 06:43 WIB
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) NETGRIT menggelar diskusi publik dengan tema Tantangan Keamanan Siber dalam Pemilu 2019 di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (6/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) NETGRIT menggelar diskusi publik dengan tema Tantangan Keamanan Siber dalam Pemilu 2019 di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Centre for Cyber Security and Cryptography (CCSC) atau Pusat Keamanan Siber dan Kriptografi Universitas Indonesia, Setiadi Yazid, menyarankan  Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat standar keamanan di Pemilu 2019 dan pemilu selanjutnya.

Ia menilai, serangan siber dalam pemilu dilakukan untuk menganggu sistem demokrasi Indonesia.

"Yang penting untuk kami adalah perlu adanya standar keamanan, sudah aman atau belum. Serangan siber itu tujuannya bukan untuk memenangkan salah satu peserta pemilu, melainkan lebih ke menimbulkan kekacauan. Jadi ini masalah kita bersama," kata Setiadi dalam diskusi publik bertajuk "Tantangan Keamanan Siber dalam Pemilu 2019" di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Menjelang Pemilu Serentak 2019 yang menyisakan sekitar 4,5 bulan lagi, menurut Setiadi, KPU harus siap menjaga keamanan sistem informasinya dari sebelum hingga sesudah pemilu.

Pasalnya, penyerangan siber terjadi secara dini sebelum pemilu dilaksanakan.

"Tujuan para peretas ini kan sebenarnya mengacaukan masyarakat saja, itu manfaat yang bisa mereka dapatkan. Maka itu, KPU kalau mau meminta bantuan juga dari pihak swasta dalam menjaga keamanan sistem informasinya," kata dia.

Menurut Setiadi, bentuk serangan siber selama proses pemilu bisa bermacam-macam, misalnya saja memengaruhi opini publik dengan berita hoaks, mengganggu sistem KPU dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan bisa menurunkan kepercayaan terhadap hasil pemilu karena KPU dinilai manipulasi data.

Oleh karena itu, lanjut Setiadi, KPU perlu bermain cerdas selama proses pemilu, terutama setelah pemilihan selesai.KPU perlu mengaudit secara akurat dan tepat hasil yang dihimpun secara manual selama dua minggu sesuai aturan pemilu.

"Peralatan penghitungan KPU di daerah-daerah perlu dites dan Sumber Daya Manusia (SDM) panitia di setiap TPS harus dididik dengan benar. Pemerintah juga harus membantu karena ini projek bersama," kata dia.

Meski demikian, Setiadi yakin sistem informasi KPU sudah terjamin keamanannya. Ia hanya mengingatkan untuk penguatan SDM tim TI KPU agar mengenali dengan baik sistem KPU.

"Tim harus dibekali sistem pengetahuan penyerangan juga seperti peretas. Perlu tim yang fokus dan benar-benar mengenali secara rinci sistem TI KPU," ujar Setiadi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X