Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Makin Banyak Orang Ditangkap karena Korupsi, Itu Kemunduran

Kompas.com - 12/12/2018, 06:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti masih banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia, khususnya di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu disampaikan Kalla dalam sambutannya di acara Rapat Kerja Nasional Ombudsman di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

"Kadang-kadang terbalik, makin banyak orang ditangkap (karena korupsi) seakan-akan itu kemajuan. Padahal makin banyak orang ditangkap itu kemunduran. Artinya masih banyak orang korup," ujar Kalla.

Baca juga: Presiden Jokowi: Jangan Ada yang Main-main Lagi dengan Korupsi

Karena itu ia meminta para anggota Ombudsman berpartisipasi dalam menekan angka korupsi dengan mengwasi kinerja ASN, khususnya terkait pelayanan publik.

Ia menambahkan, salah satu alasan munculnya korupsi dalam pelayanan publik biasanya gaji ASN yang rendah.

Menurut Kalla, fenomena tersebut menimbulkan dilema. Di satu sisi, pegawai pemerintahan beralasan melakukan korupsi karena merasa gajinya rendah. Di sisi lain, korupsi menyebabkan pendapatan negara rendah sehingga tak mampu menggaji tinggi pegawainya.

Padahal, kata Kalla, justru ketika aparat birokrasi bekerja melayani dengan baik maka dunia usaha akan semakin tumbuh lantaran pengusaha tak merasa dipersulit dalam berinvestasi.

Baca juga: Ditjen Pajak Cegah Korupsi Pegawai dengan Remunerasi Tinggi

Dengan demikian negara memperoleh penerimaan pajak yang semakin tinggi dan dapat menggaji ASN lebih tinggi.

"Mengurangi korupsi harus untuk makmur negeri ini harus birokrasi efisien dulu. Teknologi kita kuasai. Dan entrepreneurship harus maju. Baru pajak bisa naik. Pajak bisa naik tentu baru bisa membayar pegawai lebih baik," ujar Kalla.

"Jadu bukan hanya kita menyalahkan pegawai negeri tapi juga kita mendorong mereka bekerja lebih baik," lanjut Kalla.

Kompas TV Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi nasional implementasi pendidikan antikorupsi. Rakornas diselenggarakan sebagai bagian dari peringatan hari antikorupsi sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Bakal Panggil Febri Diansyah dkk Jadi Saksi di Sidang SYL

Jaksa KPK Bakal Panggil Febri Diansyah dkk Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Putusan MK PHPU Pilpres 2024: Sebuah Epilog?

Putusan MK PHPU Pilpres 2024: Sebuah Epilog?

Nasional
Perlawanan Ghufron Jelang Sidang Etik, Dewas KPK Kompak Bela Albertina Ho

Perlawanan Ghufron Jelang Sidang Etik, Dewas KPK Kompak Bela Albertina Ho

Nasional
Nasdem dan PKB Merapat ke Prabowo-Gibran, Kekuatan Parlemen Berpotensi 71,89 Persen

Nasdem dan PKB Merapat ke Prabowo-Gibran, Kekuatan Parlemen Berpotensi 71,89 Persen

Nasional
Jaksa KPK Bakal Panggil Istri dan Anak SYL ke Persidangan

Jaksa KPK Bakal Panggil Istri dan Anak SYL ke Persidangan

Nasional
BKKBN Masih Verifikasi Situasi 'Stunting' Terkini di Indonesia

BKKBN Masih Verifikasi Situasi "Stunting" Terkini di Indonesia

Nasional
Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com