Polri Turun Lapangan, "Mapping" Kasus Jual Beli Blangko E-KTP - Kompas.com

Polri Turun Lapangan, "Mapping" Kasus Jual Beli Blangko E-KTP

Kompas.com - 07/12/2018, 17:14 WIB
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol.) Syahar Diantono di Gedung Humas Mabes Polri, Kamis (6/12/2018).Reza Jurnaliston Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol.) Syahar Diantono di Gedung Humas Mabes Polri, Kamis (6/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Syahar Diantono menuturkan, Kepolisian melalui Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan soal dugaan jual-beli blangko kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) palsu.

“Tim sudah dibentuk. Sudah turun ke lapangan (melakukan) mapping dan berkoordinasi dengan Kemendagri,” kata Syahar di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (7/12/2018).

Baca juga: Risiko di Balik Penjualan Blangko E-KTP, Dipakai Transaksi Narkoba hingga Koruptor

Diketahui, blangko E-KTP dicuri anak mantan kepala dinas tersebut dan dijual melalui platform jual beli online Tokopedia.

“Kita tunggu saja nanti bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro,” kata Syahar.

Menurut Syahar, tindakan jual beli E-KTP itu ada dugaan indikasi tindak pidana umum.

Baca juga: Timses Prabowo Khawatir Blangko E-KTP Palsu Dipakai Gandakan Identitas untuk Pemilu

Sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana.

Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan sepenuhnya kasus penjualan blangko E-KTP ke kepolisian.

Baca juga: 5 Fakta Terungkapnya Penjualan Blangko E-KTP di Pasar Pramuka hingga Tokopedia

Termasuk dugaan keterlibatan mantan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulangbawang, Lampung.

Diketahui, blangko E-KTP dicuri anak mantan kepala dinas tersebut dan dijual melalui platform jual beli online Tokopedia.

"Ya aparat penegak hukum yang melakukan investigasi," ujar Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).


Terkini Lainnya


Close Ads X