Risiko di Balik Penjualan Blangko E-KTP, Dipakai Transaksi Narkoba hingga Koruptor

Kompas.com - 07/12/2018, 16:57 WIB
Blangko KTP elektronik yang diperoleh dari transaksi dalam jaringan, yakni melalui Tokopedia. Blangko itu pun teridentifikasi telah dilakukan personalisasi, salah satu tahap proses pencetakan data di dalam chip KTP-el. Per Jumat (30/11/2018), Tokopedia telah menindak lanjuti penjual itu setelah menerima laporan Kompas. KompasBlangko KTP elektronik yang diperoleh dari transaksi dalam jaringan, yakni melalui Tokopedia. Blangko itu pun teridentifikasi telah dilakukan personalisasi, salah satu tahap proses pencetakan data di dalam chip KTP-el. Per Jumat (30/11/2018), Tokopedia telah menindak lanjuti penjual itu setelah menerima laporan Kompas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menyerahkan sepenuhnya kasus penjualan blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ke kepolisian. Sejumlah pihak juga mendorong agar Kemendagri menyikapi persoalan ini secara serius.

Berdasarkan investigasi Harian Kompas,  blangko e-KTP ini diperjualbelikan di pasaran, tepatnya di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat, dan toko yang ada dalam platform e-dagang, Tokopedia.

Menindaklanjuti temuan itu, Kemendagri melakukan penelusuran dan akhirnya diketahui bahwa pelaku penjualan online blangko e-KTP adalah anak Kepala Dinas Dukcapil di Tulangbawang, Lampung. Pelaku sudah diproses hukum.

Dorongan agar kasus ini diusut tuntas salah satunya karena peredaran blangkao e-KTP asli tapi palsu alias aspal ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai tindak kejahatan.


Baca juga: 5 Fakta Terungkapnya Penjualan Blangko E-KTP di Pasar Pramuka hingga Tokopedia

Penelusuran Kompas mendapati bahwa blangko e-KTP aspal yang identik dengan e-KTP asli menjadikannya sulit diidentifikasi secara kasat mata, tanpa memeriksa informasi pada cip KTP elektronik dengan menggunakan card reader atau mesin pembaca Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan.

E-KTP aspal itu bahkan bisa digunakan untuk membuka rekening pada sebuah bank dan untuk memesan tiket kereta api.

Dengan adanya celah ini, peredaran blangko e-KTP secara ilegal bisa menimbulkan risiko terjadinya tindak pidana.

Hal ini pernah terjadi dalam kasus yang melibatkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono. Pemberi suap, Adiputra, saat persidangan pada awal tahun 2018 mengaku menggunakan KTP elektronik aspal buatan Pasar Pramuka untuk membuka rekening di Bank Mandiri.

Baca juga: Kemendagri: Ada 2 Cara Antisipasi Penyalahgunaan Blangko E-KTP Palsu

Dana suap untuk Antonius sebesar Rp 2,3 miliar dialirkan melalui rekening tersebut.

Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae juga mengungkapkan, penggunaan e-KTP aspal juga pernah ditemukan dalam transaksi-transaksi perbankan terkait kasus korupsi maupun narkoba.

“Kasus-kasus (transaksi mencurigakan) yang kita temukan, juga sebagian yang kita teliti, mau korupsi, narkoba, masih menemukan KTP aspal. Mungkin ini yang harus saya koordinasikan dengan bank,” kata Dian, seperti dikutip dari Harian Kompas, Jumat (7/12/2018).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X