Kalau Mau Tetap Mencalonkan DPD, OSO Harus Patuh Konstitusi

Kompas.com - 04/12/2018, 06:24 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memasukkan nama Oesman Sapta Odang dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019 karena kehendak konstitusi, bukan karena sentimen pribadi.

Hal itu dikatakannya merespons polemik pencalonan Ketua Umum Partai Hanura itu.

Jika OSO ingin tetap mencalonkan diri, maka yang bersangkutan harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota partai politik.

"OSO masih tetap bisa mencalonkan sepanjang kehendak konstitusi itu dipenuhi oleh OSO," kata Feri usai melakukan audiensi dengan Komisioner KPU di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/12/2018).

Baca juga: KPU Segera Putuskan Pencalonan OSO sebagai Calon DPD

Mengenai polemik ini, Feri yakin KPU mengambil keputusan yang sejalan dengan konstitusi yang merupakan sebagai aturan perundangan tertinggi yang penerapannya diterjemahkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami percaya KPU ada dalam track konstitusi. Itu enggak mungkin teman-teman KPU akan mengingkari Undang-Undang Dasar," ujar Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas itu.

Ia mengingatkan, Feri mengatakan, putusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya, berkekuatan hukum tetap sejak dibacakan dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Baca juga: Bagir Manan Minta KPU Pertimbangkan Risiko Sebelum Putuskan Kasus OSO

"Boleh setiap orang berpendapat apa itu Undang-Undang Dasar, tapi pendapat Mahkamah Konstitusi lah dalam putusannya yang bernilai," kata Feri.

Sebelumnya, KPU mencoret Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik.

OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik.

Menurut putusan MK, anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Nasional
Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Nasional
Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X