Bagir Manan Minta KPU Pertimbangkan Risiko Sebelum Putuskan Kasus OSO

Kompas.com - 03/12/2018, 21:19 WIB
Mahfud MD dan Bagir Manan Datangi KPUKompas.com/Fitria Chusna Farisa Mahfud MD dan Bagir Manan Datangi KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) disarankan untuk mempertimbangkan sejumlah risiko sebelum mengambil keputusan soal pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hal itu disampaikan oleh Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan saat bertemu dengan sejumlah komisioner KPU, Senin (3/12/2018).

Risiko-risiko yang dimaksud Bagir, bukan hanya terkait hukum, tetapi juga risiko sosial, hingga politik.

Baca juga: KPU Minta Semua Pihak Terima Putusan Terkait Pencalonan OSO sebagai DPD

"Mereka juga harus menghitung risiko-risiko tertentu, bukan hanya risiko hukum. Sebab risiko hukum menurut saya gampang saja, dalam pengertian berperkara, bisa 20 tahun perkara bisa saja, tapi risiko sosial, risiko politik, KPU harus bertanggung jawab," kata Bagir di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Bagir mengingatkan, jangan sampai nantinya keputusan yang diambil KPU tidak bijaksana, dan menimbulkan masalah politik atau sosial sehingga mempengaruhi kualitas pemilu.

Oleh karenanya, Bagir mendorong KPU untuk membuat keputusan yang berorientasi pada asas dan kaidah konstitusi. Konstitusi yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Namun, di sisi lain, terdapat lembaga yang bertugas menjaga konstitusi dan dianggap sebagai juru tafsir pertama UUD 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Bagir, putusan MK adalah putusan lembaga peradilan hukum yang paling dekat dengan kandungan konstitusi. Meskipun, dalam sistem ketatanegaraan tidak disebutkan bahwa putusan MK dapat mengesampingkan putusan lembaga peradilan hukum lainnya.

"Sudah semestinya MK dianggap sebagai juru tafsir pertama mengenai Undang-Undang Dasar itu. Karena itu semestinya putusan Mahkamah Konstitusi itu yang paling dekat dengan pengertian kandungan konstitusi," tutur Bagir.

Lebih lanjut, Bagir menyatakan dirinya mendukung apapun keputusan KPU soal pencalonan OSO sebagai anggota DPD. Paling penting, ia berpesan pada KPU untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan.

"Dukungan kita kan dukungan moril saja, karena dia yang berwenang, masa mau kita lawan. Kita memberi masukan, untuk memberi kekuatan moril pada mereka, nggak usah ragu-ragu ambil putusan," tandasnya.

Selain Bagir, hadir pula dalam pertemuan antara KPU dengan sejumlah ahli hukum, Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud MD, perwakilan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti.

Lalu, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, hingga Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

Halaman:


Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X