KPU Segera Putuskan Pencalonan OSO sebagai Calon DPD

Kompas.com - 03/12/2018, 23:18 WIB
Ketua KPU Arief BudimanKompas.com/Fitria Chusna Farisa Ketua KPU Arief Budiman

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) segera mengambil keputusan soal pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) dalam waktu dekat.

Hal ini dikarenakan KPU telah menerima masukan dari banyak pihak, seperti mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), kuasa hukum, hingga sejumlah LSM. KPU, juga telah menerima pandangan dari MK.

Ketua KPU Arief Budiman berjanji, pihaknya akan mengambil keputusan secara profesional, mandiri, independen, imparsial, dan dengan keyakinan bahwa langkah yang akan diambil adalah baik dan benar.

Baca juga: Bagir Manan Minta KPU Pertimbangkan Risiko Sebelum Putuskan Kasus OSO


"Kami akan rumuskan, baru nanti kami akan segera umumkan," kata Arief usai bertemu dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/12/2018).

Arief mengatakan, pembahasan soal keputusan OSO sudah dilakukan dalam rapat pleno yang digelar sejak Senin pagi. Malam ini, KPU masih melanjutkan pleno tersebut.

Jika memungkinkan, keputusan mengenai nasib OSO akan diambil malam ini. Namun, jika waktu tak mencukupi, pembahasan soal OSO akan dilanjutkan dalam rapat pleno besok.

"Doakan saja, kan hari ini kami di sini semua," tegas Arief.

KPU bertemu dengan APHTN-HAN yang diketuai oleh mantan Ketua MK, Mahfud MD. Selain Mahfud, hadir pula dalam pertemuan tersebut mantan Ketua MA Bagir Manan, perwakilan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti

Lalu, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, hingga Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

Sebelumnya, KPU mencoret OSO sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik.

Menurut putusan MK, anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Baca juga: KPU Putuskan Pencalonan OSO sebagai Anggota DPD Selasa Pekan Depan

Aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018).

Atas putusan KPU itu, OSO melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

MA mengabulkan gugatan uji materi OSO terkait PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat syarat pencalonan anggota DPD.

Sementara Majelis Hakim PTUN juga mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Hanura itu dan membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan OSO tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD. Hakim juga memerintahkan KPU untuk mencabut SK tersebut.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Nasional
Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Nasional
Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Nasional
Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Nasional
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Nasional
Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Nasional
Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Nasional
Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Nasional
MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Nasional
Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Nasional
Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Nasional
Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Nasional
Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Nasional
Close Ads X