Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Jokowi-Ma'ruf, Pengurus PAN Tanah Bumbu Terancam Dipecat

Kompas.com - 03/12/2018, 20:24 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno memastikan, partainya akan memberi sanksi bagi pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Tanah Bumbu.

Sanksi itu diberikan karena pengurus DPD PAN Tanah Bumbu mendeklarasikan dukungan kepada pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, PAN mengusung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PAN Kalimantan Selatan yang akan evaluasi dan memberikan sanksi organisasi," kata Eddy kepada Kompas.com, Senin (3/11/2018).

Namun Eddy belum bisa memastikan sanksi apa yang akan diberikan kepada para kader yang membelot itu.

Sanksi diserahkan sepenuhnya kepada pengurus DPW Kalsel berdasarkan hasil evaluasi. Namun, menurut dia, tidak kemungkinan para kader pembelot akan dipecat dari partai.

"Mereka (DPW Kalsel) juga berhak memecat seluruh pengurus yang tidak sejalan dan segaris dengan kebijakan DPP dalam pilpres 2019," kata Eddy.

Menurut Eddy, DPW Kalsel akan segera memanggil para kader yang membelot untuk meminta klarifikasi dari mereka.

"Dimintai keterangannya mengapa mereka tidak sejalan dengan keputusan DPP," kata dia.

Ketua DPD PAN Tanah Bumbu Sudian Noor mengatakan, dukungan kepada pasangan Jokowi-Kiai Ma'ruf bukan tanpa alasan. Menurut dia, DPD PAN Tanah Bumbu hanya mengikuti aspirasi masyarakat setempat yang telah merasakan pembangunan terus berjalan sesuai dengan janji Presiden Jokowi.

"Tiap tahun pembangunan terus ditingkatkan dan itu terbukti. Saya melihat di Kabupaten Tanah Bumbu, masyarakat lebih banyak condong memilih Jokowi, karena sudah sangat dirasakan dari program beliau membangun dari pinggiran," kata Sudian dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/11/2018).

Menurut dia, salah satu program Jokowi yang sudah terbukti berjalan dengan baik adalah dana desa. Ia ingin program yang ditujukan untuk pembangunan desa ini terus berjalan lima tahun mendatang.

Baca juga: Berbeda dengan DPP, DPD PAN Tanah Bumbu Dukung Jokowi-Maruf

"Sudah terbukti dengan program 1 desa 1 miliar, itu sangat dirasakan oleh masyarakat," ujar Sudian yang juga Bupati Tanah Bumbu.

Sudian pun siap menerima konsekuensi atas sikapnya yang berbeda dengan dewan pimpinan pusat partai. DPP PAN sejak awal mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Saya siap menerima sanksi apapun dari DPP PAN," kata Sudian. 

Kompas TV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar rapat koordinasi nasional. Rapat membahas sejumlah hal terutama pemilu 2019. Rapat digelar untuk kesiapan kader memenangkan partai dan pasangan Capres Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Joko Widodo merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Rapat kali ini merupakan yang kedua, setelah penetapan kampanye dan pasangan Capres-Cawapres.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com