Jonan Janji Finalisasi Divestasi Saham Freeport Rampung Akhir 2018

Kompas.com - 29/11/2018, 17:35 WIB
Ignasius Jonan Menteri ESDM RI yang juga alumni UNAIR saat memberikan orasi di Seminar Nasinal Kampus dan Revolusi Industri 4.0. Dok. UnairIgnasius Jonan Menteri ESDM RI yang juga alumni UNAIR saat memberikan orasi di Seminar Nasinal Kampus dan Revolusi Industri 4.0.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan berkomitmen menyelesaikan finalisasi divestasi 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia sebelum tahun 2018 berakhir. Hal ini sesuai perintah Presiden Joko Widodo.

"Kita mencoba selesaikan secepat-cepatnya," ujar Jonan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11/2018) siang.

Jonan mengatakan, salah satu syarat harus segera dirampungkan, yakni mengenai persoalan lingkungan hidup.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menambahkan bahwa syarat lingkungan hidup itu hampir tuntas. Pihaknya tinggal mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan di dekat kawasan tambang dari Pemerintah Provinsi Papua.


Baca juga: Jokowi Minta Divestasi Saham Freeport Difinalkan

Begitu izin pinjam pakai itu terbit, maka syarat mengenai persoalan lingkungan hidup bukan lagi jadi persoalan.

"Syarat yang di KLHK, izin lingkungan, itu sudah selesai. Tinggal nunggu Pak Gubernur Papua saja. Tapi Pak Gubernur sih sudah sign oke, " ujar Siti.

Gubernur Papua Lukas Enembe sendiri mengatakan bahwa ia akan segera mengeluarkan izin pinjam pakai yang diminta Siti. Ia akan mengeluarkan izin tersebut dalam beberapa hari ke depan.

Apabila seluruh proses syarat itu rampung awal Desember 2018, maka tahapan menuju pengeluaran IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) akan dilaksanakan pada akhir Desember 2018.

Diberitakan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa sejumlah tahapan kesepakatan divestasi saham perusahaan tambang itu sudah dilaksanakan.

"Di antaranya bulan September 2018 lalu itu telah ditandatangani investment agreement, sales and purchased agreement dan subscription agreement," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis siang.

Baca juga: Jangan Lagi Bawa-bawa Orang Papua, Tahu-tahu di Belakangnya Konglomerat

Namun, Presiden mengingatkan bahwa ada beberapa tahap lanjutan yang masih perlu diselesaikan. Presiden meminta penyelesaian itu dipercepat dengan target akhir 2018.

"Misalnya, penyelesaian isu di lingkungan, masalah limbah, lalu isu perubahan Kontrak Karya menjadi IUPK, kemudian saham Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika," ujar Jokowi.

"Juga hal-hal yang berkaitan dengan jaminan fiskal, perpajakan, royalti dan stabilitas investasi. kita harapkan akhir 2018 semuanya rampung," lanjut dia.

Kompas TV Proses penuntasan divestasi saham Freeport Indonesia semakin mendekati babak akhir.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X