Jonan Janji Finalisasi Divestasi Saham Freeport Rampung Akhir 2018

Kompas.com - 29/11/2018, 17:35 WIB
Ignasius Jonan Menteri ESDM RI yang juga alumni UNAIR saat memberikan orasi di Seminar Nasinal Kampus dan Revolusi Industri 4.0. Dok. UnairIgnasius Jonan Menteri ESDM RI yang juga alumni UNAIR saat memberikan orasi di Seminar Nasinal Kampus dan Revolusi Industri 4.0.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan berkomitmen menyelesaikan finalisasi divestasi 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia sebelum tahun 2018 berakhir. Hal ini sesuai perintah Presiden Joko Widodo.

"Kita mencoba selesaikan secepat-cepatnya," ujar Jonan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11/2018) siang.

Jonan mengatakan, salah satu syarat harus segera dirampungkan, yakni mengenai persoalan lingkungan hidup.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menambahkan bahwa syarat lingkungan hidup itu hampir tuntas. Pihaknya tinggal mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan di dekat kawasan tambang dari Pemerintah Provinsi Papua.

Baca juga: Jokowi Minta Divestasi Saham Freeport Difinalkan

Begitu izin pinjam pakai itu terbit, maka syarat mengenai persoalan lingkungan hidup bukan lagi jadi persoalan.

"Syarat yang di KLHK, izin lingkungan, itu sudah selesai. Tinggal nunggu Pak Gubernur Papua saja. Tapi Pak Gubernur sih sudah sign oke, " ujar Siti.

Gubernur Papua Lukas Enembe sendiri mengatakan bahwa ia akan segera mengeluarkan izin pinjam pakai yang diminta Siti. Ia akan mengeluarkan izin tersebut dalam beberapa hari ke depan.

Apabila seluruh proses syarat itu rampung awal Desember 2018, maka tahapan menuju pengeluaran IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) akan dilaksanakan pada akhir Desember 2018.

Diberitakan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa sejumlah tahapan kesepakatan divestasi saham perusahaan tambang itu sudah dilaksanakan.

"Di antaranya bulan September 2018 lalu itu telah ditandatangani investment agreement, sales and purchased agreement dan subscription agreement," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis siang.

Baca juga: Jangan Lagi Bawa-bawa Orang Papua, Tahu-tahu di Belakangnya Konglomerat

Namun, Presiden mengingatkan bahwa ada beberapa tahap lanjutan yang masih perlu diselesaikan. Presiden meminta penyelesaian itu dipercepat dengan target akhir 2018.

"Misalnya, penyelesaian isu di lingkungan, masalah limbah, lalu isu perubahan Kontrak Karya menjadi IUPK, kemudian saham Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika," ujar Jokowi.

"Juga hal-hal yang berkaitan dengan jaminan fiskal, perpajakan, royalti dan stabilitas investasi. kita harapkan akhir 2018 semuanya rampung," lanjut dia.

Kompas TV Proses penuntasan divestasi saham Freeport Indonesia semakin mendekati babak akhir.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Nasional
Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Nasional
RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

Nasional
SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

Nasional
Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Nasional
Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Nasional
 Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Nasional
Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Nasional
Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Nasional
Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Nasional
Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

Nasional
DPR Diminta Cari Cara Aman untuk Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU Prioritas 2021

DPR Diminta Cari Cara Aman untuk Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU Prioritas 2021

Nasional
KPK Tahan Tersangka Korupsi di Kementerian Agama

KPK Tahan Tersangka Korupsi di Kementerian Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X