Langkah Polri Respons Temuan BIN 41 Masjid Lingkungan Pemerintah Terpapar Radikalisme

Kompas.com - 26/11/2018, 05:29 WIB
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2018). Reza JurnalistonKaro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, Kepolisian RI mengedepankan dan mengoptimalkan langkah pencegahan untuk mengatasi paham radikalisme dan terorisme.

Perluasan peran Kepolisian Negara RI di bidang pencegahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peran ini mulai dioptimalkan tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

Hal itu dikatakan Dedi menanggapi temuan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebutkan 41 masjid di lingkungan pemerintah terpapar radikalisme.

Baca juga: DMI Larang Masjid Dijadikan Tempat Berpolitik Praktis

“Kami punya Satgas Nusantara kerjanya progresif. Artinya, upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan seluruh stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama kemudian pemerintah, maupun sekolah-sekolah,” kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (25/11/2018) malam.

Dedi mengatakan, Polri juga memberikan edukasi perihal bahaya radikalisme dan terorisme kepada masyarakat.

Ia menyebutkan, paham radikalisme bisa masuk ke semua lapisan, golongan, semua latar belakang, sosial, ekonomi, serta pendidikan yang berbeda-beda.

Baca juga: Penjelasan BIN soal 41 Masjid di Lingkungan Pemerintah Terpapar Radikalisme

Polri melakukan langkah preventif dengan mengajak tokoh agama dan menggandeng aparat pemerintah daerah untuk berkoordinasi membimbing dan mengarahkan masyarakat terkait nilai-nilai kebangsaan.

“Kami melakukan mapping, profiling, dan melakukan pendekatan secara persuasif. Kami mengedepankan tokoh-tokoh agama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpapar oleh terorisme,” kata Dedi.

Sebelumnya, Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengungkapkan, temuan soal 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme didapat dari hasil survei oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama.

Baca juga: Menag Dalami Temuan 41 Masjid Lingkungan Pemerintah Terpapar Radikalisme

Temuan tersebut diungkapkan Kasubdit di Direktorat 83 BIN, Arief Tugiman, dalam diskusi terkait peran ormas Islam dalam NKRI di kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Wawan mengatakan, hasil survei tersebut kemudian didalami lebih lanjut oleh BIN.

Kategori radikalisme tersebut dilihat dari konten yang dibawakan penceramah di masjid tersebut.

Ia mengatakan, terdapat sekitar 50 penceramah dengan konten menjurus radikalisme. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X