JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak bergulir tahun 2015 hingga saat ini, dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah berjumlah Rp 186 triliun.
Dana ini sudah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan praktik korupsi.
Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
"Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar," kata peneliti ICW Egi Primayogha, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/11/2018).
Baca juga: Apakah AMMDes Mengincar Pemakaian Dana Desa?
Tercatat, ada 17 kasus pada tahun 2015.
Pada tahun kedua, jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus. Sementara, pada 2017, korupsi dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 96 kasus.
"Sementara pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi," kata Egi.
Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa.
Pada 2015, 15 kepala desa menjadi tersangka; 2016 jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa, dan jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang pada 2017.
Baca juga: Mendes Eko: Penggunaan Dana Desa Mampu Tekan Stunting hingga Nol Persen
Pada semester I tahun 2018, sebanyak 29 orang kepala desa menjadi tersangka.
"Total hingga saat ini sedikitnya ada 141 orang kepala desa tersangkut kasus korupsi dana desa," kata Egi.
Selain kepala desa yang menjadi aktor, ICW mengidentifikasi potensi korupsi yang dapat dilakukan oleh beberapa aktor lain, yaitu perangkat desa sebanyak sebanyak 41 orang dan 2 orang yang berstatus istri kepala desa.
Menurut Egi, permainan anggaran dapat terjadi saat proses perencanaan maupun pencairan.
Proses yang rawan tersebut, misalnya, dapat terjadi di tingkat kecamatan.