Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Minta Dana Desa Digunakan untuk Tekan Laju Urbanisasi

Kompas.com - 14/11/2018, 17:19 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta dana desa digunakan untuk menekan laju urbanisasi yang semakin tinggi.

Hal itu disampaikan Kalla saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Kalla menambahkan, laju urbanisasi yang tinggi tercermin dari rata-rata umur petani yang semakin tua. Ia mengatakan, rata-rata umur petani saat ini meningkat dari 35 tahun menjadi 40 tahun.

Karena itu dana desa harus digunakan untuk mengadakan sumber perekonomian yang menjanjikan bagi masyarakat desa sehingga penghasilan di desa sebanding dengan kota. Jika tidak, Kalla khawatir para pemuda di desa akan terus pergi ke kota untuk bekerja.

Baca juga: Wapres Kalla Sebut Dana Desa Akan Diprioritaskan untuk Tingkatkan Kualitas SDM

"Karena itu lah maka dana desa ini di samping untuk pembangunan infrastruktur, juga agar dilaksanakan pembangunan pertanian yang bernilai tinggi. Apakah kopi, coklat, buah-buahan, holtikultra dan sebagainya," ujar Kalla.

Ia menambahkan hal itu penting untuk segera dilakukan lantaran pendapatan masyarakat di kota jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat desa.

Di tambah pula industri semakin bertumbuh di kota yang cenderung memiliki infrstruktur penunjang yang lengkap. Dengan demikian, menurut Kalla, semakin banyak faktor penarik masyarakat desa untuk pindah ke kota.

"Dengan upah minimum sekarang ini regional, maka pendapatan buruh akan lebih besar dari pada pendapatan petani. Kalau di sekitar Jakarta, Bekasi, Tangerang, upah minimum hampir mendekati Rp 4 juta. (ada yang) Rp 3,8 juta, Rp 3,9 juta perbulan," papar Kalla.

"Sedangkan untuk menjadi petani sawah dengan lahan yang hanya 0,3 hektar dikerjakan oleh 3 orang keluarga itu dengan penghasilan kurang lebih Rp 15 juta per tahun. Maka penghasilan orang itu di bawah. Otomatis mereka akan memilih bekerja di industri yang gajinya Rp 3 juta," lanjut dia.

Ia menambahkan jika hal itu terjadi maka nantinya desa akan sepi dan kota menjadi ramai dan berpotensi banyak pengangguran.

"Kalau timbul pengangguran di perkotaan maka angka kriminalitas akan tinggi. Jadi (dana desa) menjaga keseimbangan antara kota dan desa. Karena itu maka dana desa itu dikucurkan tiap tahun akan bertambah sehingga akan terjadi suatu kemakmuran yang merata di republik ini," kata Kalla lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Nasional
Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Nasional
Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Nasional
Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com