KPU Pelajari Salinan Putusan MA soal Pencalonan Anggota DPD

Kompas.com - 12/11/2018, 17:58 WIB
Komisioner KPU Hasyim Asyari Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Hasyim Asyari

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) akan mengkaji salinan putusan hasil uji materi Mahkamah Agung (MA) mengenai PKPU Nomor 26 Tahun 2018.

PKPU tersebut mengatur tentang larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya baru menerima salinan putusan dari MA pada Jumat (9/11/2018).

Sementara, hasil uji materi itu sudah diputuskan sejak 25 Oktober 2018.


Ia menyebutkan, dalam amar putusan MA, tertulis bahwa KPU diminta untuk menindaklanjuti hasil uji materi MA.

Baca juga: MA Kabulkan Gugatan Oesman Sapta, KPU Akan Konsultasi dengan MK Sampai DPR

Meski demikian, KPU masih akan mempelajari isi putusan untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Jadi intinya ya nanti putusan MA itu kami pelajari," kata Hasyim di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/11/2018).

Setelah melakukan pengkajian, KPU berencana berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, PKPU Nomor 26 Tahun 2018 adalah hasil perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018.

MK dinilai KPU sebagai lembaga peradilan hukum yang bisa memberi pandangan, apakah kemudian PKPU harus direvisi pasca MA mengabulkan gugatan uji materi tentang pencalonan anggota DPD itu.

"Adanya perubahan (PKPU) itu kenapa? Sebab ada putusan MK. Sementara, putusan MK kan tidak berubah ya, masih tetap. Apakah kemudian PKPU harus diubah kan ini yang harus kita konsultasikan," ujar Hasyim.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangani Kasus Kekerasan, LBH APIK Diintimidasi Polisi dari Polsek Matraman

Tangani Kasus Kekerasan, LBH APIK Diintimidasi Polisi dari Polsek Matraman

Nasional
Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X