Jokowi: Hati-hati, Banyak Politikus Sontoloyo!

Kompas.com - 23/10/2018, 19:30 WIB
Presiden Joko Widodo menyapa para pendamping desa usai menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2018 di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (8/10/2018). Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan peruntukan dana desa akan diprioritaskan untuk pembangunan sumber daya manusia termasuk keahlian masyarakat desa. ANTARA FOTO/SEPTIANDA PERDANAPresiden Joko Widodo menyapa para pendamping desa usai menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2018 di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (8/10/2018). Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan peruntukan dana desa akan diprioritaskan untuk pembangunan sumber daya manusia termasuk keahlian masyarakat desa.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan jangan mudah terperdaya dengan ucapan para politisi. Sebab, banyak politisi yang memang sengaja memperdaya masyarakat untuk kepentingan politik sesaat.

"Hati-hati, banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo!" kata Jokowi saat menghadiri pembagian 5000 sertifikat tanah di Lapangan Sepakbola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2018).

Jokowi sebelumnya sudah beberapa kali mengingatkan hal serupa saat bertemu masyarakat. Kali ini peringatan ia sampaikan dalam konteks langkah pemerintah yang akan mengucurkan dana kelurahan pada tahun depan.

Jokowi mengaku heran, program baru pemerintah dengan anggaran Rp 3 Triliun itu justru dipermasalahkan sejumlah politisi. Padahal, ia menilai dana kelurahan ini penting untuk membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas di tiap kelurahan.

Baca juga: Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda

"Itulah kepandaian para politikus, mempengaruhi masyarakat. Hati-hati, saya titip ini, hati-hati," kata Jokowi.

Jokowi meminta setiap hal tidak melulu dikaitkan dengan politik. Sebab, kehidupan tidak hanya politik saja, ada berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, hingga budaya. Kepala Negara berharap masyarakat bisa memilah mana politisi yang bicara jujur, dan mana politisi yang hanya bekerja untuk kepentingan pribadi dan golongan.

"Masyarakat sekarang saya lihat sudah semakin pintar, semakin matang dalam berpolitik. Sehingga jangan kita dibawa, dipengaruhi oleh politikus-politikus yang hanya untuk kepentingan sesaat, mengorbankan persatuan, persaudaraan, dan kerukunan kita," kata Jokowi.

Menuai kritik

Sebelumnya, sejumlah politisi di kubu pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memang sempat mengkritik rencana pemerintah mengucurkan dana kelurahan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan agar pemerintah tak sembarangan menganggarkan sesuatu dalam APBN tanpa ada payung hukum yang jelas.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X