Jokowi: Hati-hati, Banyak Politikus Sontoloyo!

"Hati-hati, banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo!" kata Jokowi saat menghadiri pembagian 5000 sertifikat tanah di Lapangan Sepakbola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2018).

Jokowi sebelumnya sudah beberapa kali mengingatkan hal serupa saat bertemu masyarakat. Kali ini peringatan ia sampaikan dalam konteks langkah pemerintah yang akan mengucurkan dana kelurahan pada tahun depan.

Jokowi mengaku heran, program baru pemerintah dengan anggaran Rp 3 Triliun itu justru dipermasalahkan sejumlah politisi. Padahal, ia menilai dana kelurahan ini penting untuk membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas di tiap kelurahan.

"Itulah kepandaian para politikus, mempengaruhi masyarakat. Hati-hati, saya titip ini, hati-hati," kata Jokowi.

Jokowi meminta setiap hal tidak melulu dikaitkan dengan politik. Sebab, kehidupan tidak hanya politik saja, ada berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, hingga budaya. Kepala Negara berharap masyarakat bisa memilah mana politisi yang bicara jujur, dan mana politisi yang hanya bekerja untuk kepentingan pribadi dan golongan.

"Masyarakat sekarang saya lihat sudah semakin pintar, semakin matang dalam berpolitik. Sehingga jangan kita dibawa, dipengaruhi oleh politikus-politikus yang hanya untuk kepentingan sesaat, mengorbankan persatuan, persaudaraan, dan kerukunan kita," kata Jokowi.

Menuai kritik

Sebelumnya, sejumlah politisi di kubu pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memang sempat mengkritik rencana pemerintah mengucurkan dana kelurahan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan agar pemerintah tak sembarangan menganggarkan sesuatu dalam APBN tanpa ada payung hukum yang jelas.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mempertanyakan, kenapa program dana kelurahan muncul menjelang pelakaanaan Pilpres 2019.

"Dan kalau sekarang kan orang menilai pencitraan jadi sangat mudah, karena memang di tahun politik dan di saat-saat memang menjelang pemilu legislatif dan presiden," kata Fadli.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga mengkritik dana kelurahan karena belum memiliki payung hukum yang jelas, namun sudah buru-buru dianggarkan.

"Kalau payung hukumnya enggak ada bagimana membuat anggaran. Anggaran tanpa payung hukum itu berarti sebuah korupsi anggaran dan akan bermasalah," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebut, anggaran untuk dana kelurahan ini sudah masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Anggarannya diambil dari dana desa. Dana desa yang jumlahnya Rp 73 Triliun pada tahun 2019, sebanyak Rp 3 Triliun dipotong dan dialihkan untuk dana kelurahan.

Di sisi lain, Mardiasmo juga mengakui bahwa belum ada payung hukum yang mengatur soal dana kelurahan. Menurut dia, yang terpenting dana kelurahan dianggarkan dulu di RAPBN. Payung hukum untuk menjalankan program itu bisa dibuat belakangan.

"Ya, justru (karena) sudah dianggarkan. Jangan sampai sudah nanti misalnya sudah ada peraturannya, dana  belum ada. Jadi kita coba alokasaikan," kata Mardiasmo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/10/2018).