Bawaslu Dorong KPU Umumkan Caleg Eks Koruptor di TPS

Kompas.com - 25/09/2018, 14:35 WIB
Boneka didandani koruptor dimasukkan dalam jeruji besi proyek jalan yang terbengkalai di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (13/12). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya. KOMPAS / AGUS SUSANTOBoneka didandani koruptor dimasukkan dalam jeruji besi proyek jalan yang terbengkalai di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (13/12). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandai calon legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurut Bagja, penandaan tersebut bisa dilakukan dengan cara mengumunkan nama-nama caleg mantan napi korupsi di TPS, disertai dengan putusan pengadilan caleg tersebut sebagai eks koruptor.

Opsi tersebut, kata Bagja, lebih mungkin dieksekusi daripada opsi penandaan surat suara.

"Jadi teman KPU didesak dibuat pengumuman di TPS saja, jangan di surat suara. Pakai dasar putusan pengadilan. Putusan pengadilan A, ini ada putusan begini, lalu disampaikan di TPS itu," kata Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).


Baca juga: KPU Coret Opsi Penandaan Caleg Eks Koruptor di Surat Suara

Bagja mengatakan, putusan pengadilan penting supaya pengumuman caleg eks korutpor menjadi jelas.

Dengan begitu, masyarakat terpenuhi haknya dalam mendapat informasi mengenai mantan napi korupsi.

Selain itu, penandaan caleg eks koruptor di TPS juga tidak menyalahi hak politik mantan napi korupsi.

"(Penandaan di surat suara) lebih jelas dan lebih clear. Jadi hak masyarakat tidak ganggu dan hak mantan narapidana korupsi enggak diganggu juga," tutur Bagja.

Baca juga: ICW: Pemilih Harus Menghukum, Jangan Pilih Caleg Eks Koruptor dan Partainya

Sebelumnya, Komisioner KPU Ilham Saputra menyebut pihaknya sudah mencoret opsi pemberian tanda caleg mantan napi korupsi di surat suara.

Sebab, saat ini KPU telah merampungkan desain surat suara yang proses pembuatannya melibatkan partai politik peserta Pemilu 2019. Desain surat suara itu sudah ditetapkan oleh KPU.

Selain itu, opsi penandaan pada surat suara juga tidak dimungkinkan lantaran foto caleg tidak dicantumkan dalam surat suara.

Namun demikian, menurut Ilham, pemberian tanda caleg eks koruptor masih bisa dipertimbangkan untuk diumumkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sejumlah parpol tetap mengusung caleg eks koruptor dalam Pemilu 2019. Langkah itu dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Baca tentang
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai KPK Jadi ASN, PPP Minta Gaji dan Tunjangan Mereka Tak Dikurangi

Pegawai KPK Jadi ASN, PPP Minta Gaji dan Tunjangan Mereka Tak Dikurangi

Nasional
Alasan Pengesahan Revisi UU KPK Jalan Terus meski Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Alasan Pengesahan Revisi UU KPK Jalan Terus meski Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Bisa Diuji Materil Maupun Formil di MK

UU KPK Hasil Revisi Bisa Diuji Materil Maupun Formil di MK

Nasional
Simbol Kematian KPK, Replika Makam di Gedung KPK Ditaburi Bunga

Simbol Kematian KPK, Replika Makam di Gedung KPK Ditaburi Bunga

Nasional
Pakar: Revisi UU KPK Memang Perlu, tapi Tak Mendesak

Pakar: Revisi UU KPK Memang Perlu, tapi Tak Mendesak

Nasional
Sebelum Sita dan Geledah, KPK Wajib Minta Izin Tertulis Dewan Pengawas

Sebelum Sita dan Geledah, KPK Wajib Minta Izin Tertulis Dewan Pengawas

Nasional
Revisi UU KPK Disahkan, Pegawai KPK dan Aktivis Sorot Laser ke Logo KPK

Revisi UU KPK Disahkan, Pegawai KPK dan Aktivis Sorot Laser ke Logo KPK

Nasional
Hilangkan Asap, 40 Ton Kapur Tohor Aktif Bakal Ditabur di Kawasan Karhutla Sumatera dan Kalimantan

Hilangkan Asap, 40 Ton Kapur Tohor Aktif Bakal Ditabur di Kawasan Karhutla Sumatera dan Kalimantan

Nasional
Pengesahan Revisi UU KPK Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Pengesahan Revisi UU KPK Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Nasional
Menkumham: Dibilang Naskah Akademik RUU KPK Tak Ada, Yang Benar Aja!

Menkumham: Dibilang Naskah Akademik RUU KPK Tak Ada, Yang Benar Aja!

Nasional
Sempat Ditunda, DPR Akhirnya Sahkan RUU Sumber Daya Air Jadi UU

Sempat Ditunda, DPR Akhirnya Sahkan RUU Sumber Daya Air Jadi UU

Nasional
Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden

Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden

Nasional
Mayoritas DPD II Jateng Ingin Airlangga Hartarto Kembali Pimpin Golkar

Mayoritas DPD II Jateng Ingin Airlangga Hartarto Kembali Pimpin Golkar

Nasional
Moeldoko Sebut Pangdam dan Kapolda Dievaluasi Usai Kebakaran Hutan Padam

Moeldoko Sebut Pangdam dan Kapolda Dievaluasi Usai Kebakaran Hutan Padam

Nasional
KPK Punya Kewenangan Menerbitkan SP3 dengan Jangka Waktu 2 Tahun

KPK Punya Kewenangan Menerbitkan SP3 dengan Jangka Waktu 2 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X