Kompas.com - 20/09/2018, 13:30 WIB
Komisioner KPU Ilham Saputra KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Ilham Saputra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, KPU sudah mencoret opsi penandaan di surat suara bagi calon legislatif (caleg) mantan napi kasus korupsi.

Alasannya, KPU telah merampungkan desain surat suara yang proses pembuatannya melibatkan partai politik peserta Pemilu 2019.

Desain surat suara itu juga sudah ditetapkan oleh KPU.

"Kalau (tanda) di surat suara tidak mungkin, sebab surat suara kan sudah kami launching, umumkan, kami sudah tetapkan seperti itu," kata Ilham, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).

Baca juga: Sekjen PAN Tak Sepakat Wacana Caleg Eks Koruptor Ditandai di Surat Suara

Selain itu, opsi penandaan pada surat suara juga tidak dimungkinkan karena foto caleg tidak dicantumkan dalam surat suara.

Meski demikian, menurut Ilham, pemberian tanda caleg eks koruptor masih bisa dipertimbangkan untuk diumumkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Bisa saja (diumumkan di TPS), bisa kami sampaikan. Sebab nanti akan pengalaman kami di TPS-TPS itu kan ada daftar calon, ada DCT yang kami umumkan dengan nama dan gambar dan asal parpol. Nah apakah nanti kami bisa beri tanda, mana caleg koruptor itu akan kami bicarakan lebih lanjut," ujar Ilham.

Ilham mengatakan, hingga saat ini opsi pemberian tanda caleg eks koruptor itu masih menjadi wacana. Opsi tersebut akan dibahas lebih lanjut, untuk kemudian diputuskan.

Baca juga: Taufik Sebut KPU Bisa Langgar UU Lagi jika Tandai Eks Koruptor di Surat Suara

"Belum (diputuskan), masih wacana itu, jadi belum jadi keputusan bahwa itu akan diumumkan," kata dia.

Sebelumnya, banyak pihak mengusulkan agar KPU menandai caleg mantan napi korupsi. Penandaan itu, diusulkan diberikan di surat suara, maupun di TPS-TPS.

Dengan menandai caleg eks koruptor, diharapkan masyarakat mendapat informasi mengenai status caleg sebagai mantan napi korupsi, sehingga dapat mempertimbangkan kembali untuk memilih caleg tersebut.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

Nasional
Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Nasional
Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Nasional
Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Nasional
Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Nasional
Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Nasional
Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Nasional
Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Nasional
Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Nasional
Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Nasional
MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

Nasional
Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X