Menurut Hakim, Syafruddin Temenggung Terbukti Rugikan Negara Rp 4,58 Triliun

Kompas.com - 24/09/2018, 16:39 WIB
Sidang pembacaan putusan terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/9/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINSidang pembacaan putusan terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta  menyatakan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, terbukti merugikan negara Rp 4,58 triliun.

"Majelis berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara telah terbukti dan ada dalam diri terdakwa," ujar anggota majelis hakim Anwar saat membaca pertimbangan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/9/2018).

Hakim menggunakan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2017.

Baca juga: Mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung Divonis 13 Tahun Penjara

Pemeriksaan terhadap dugaan kerugian negara itu terkait pemberian surat keterangan lunas (SKL) yang diberikan BPPN kepada Sjamsul Nursalim.

Sjamsul merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Tahun 2004.

Hasil audit BPK menemukan fakta bahwa Sjamsul Nursalim telah melakukan misrepresentasi dalam menampilkan utang petambak kepada BDNI.

Menurut BPK, misrepresentasi itu adalah pelanggaran jaminan atas pernyataan Sjamsul dalam perjanjian Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA).

MSAA merupakan perjanjian penyelesaian BLBI dengan jaminan aset obligor.

Baca juga: KPK Hargai Pleidoi Syafruddin Arsyad Temenggung yang Beratus-ratus Halaman

Dalam perhitungan, nilai aset utang petambak yang telah diserahkan dan dapat dijual hanya mencapai Rp 220 miliar.

Dengan demikian, dari utang petambak Rp 4,8 triliun, sebesar Rp 4,58 triliun dianggap sebagai kerugian negara.

Syafruddin divonis 13 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Syafruddin juga diwajibkan membayar denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan.

Kompas TV Sjafruddin Arsyad telah ditetapkan sebagai tersangka pada April 2017 karena diduga memperkaya diri sendiri dan orang lain hingga hampir 5 T


Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 3 Agustus: Tambah 66, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.302

UPDATE 3 Agustus: Tambah 66, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.302

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 70.237 Orang, Tambah 1.262

UPDATE 3 Agustus: Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 70.237 Orang, Tambah 1.262

Nasional
Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia Naik Jadi 61,79 Persen

Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia Naik Jadi 61,79 Persen

Nasional
Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar

Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar

Nasional
Satgas Covid-19: Pandemi Selalu Sporadis, Bisa Muncul dari Mana Saja

Satgas Covid-19: Pandemi Selalu Sporadis, Bisa Muncul dari Mana Saja

Nasional
Komentari Pemecatan Evi Novida, Komisioner KPU Daerah Disanksi DKPP

Komentari Pemecatan Evi Novida, Komisioner KPU Daerah Disanksi DKPP

Nasional
UPDATE: Kini Ada 113.134 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.679

UPDATE: Kini Ada 113.134 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.679

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Makin Menurun

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Makin Menurun

Nasional
Alasan Partai Gerindra Dukung Denny Indrayana di Pilkada Kalsel

Alasan Partai Gerindra Dukung Denny Indrayana di Pilkada Kalsel

Nasional
KJRI Jeddah: Ibadah Haji 2020 Selesai, Jemaah Ambil Nafar Awal

KJRI Jeddah: Ibadah Haji 2020 Selesai, Jemaah Ambil Nafar Awal

Nasional
KPK Susun Pedoman Cegah Disparitas Tuntutan dengan Vonis Kasus Korupsi

KPK Susun Pedoman Cegah Disparitas Tuntutan dengan Vonis Kasus Korupsi

Nasional
LPSK: Pelaku Perdagangan Orang juga Lakukan Pemalsuan Dokumen

LPSK: Pelaku Perdagangan Orang juga Lakukan Pemalsuan Dokumen

Nasional
Dukung Denny Indrayana, Prabowo Dengar Masukan Tokoh Adat, Agama, hingga DPRD

Dukung Denny Indrayana, Prabowo Dengar Masukan Tokoh Adat, Agama, hingga DPRD

Nasional
Satgas Covid-19: Ada Rentang Waktu, Pandemi Flu Terjadi 11-50 Tahun Sekali

Satgas Covid-19: Ada Rentang Waktu, Pandemi Flu Terjadi 11-50 Tahun Sekali

Nasional
KJRI Pastikan Tak Ada WNI yang Ditahan Karena Jadi Jemaah Haji Ilegal

KJRI Pastikan Tak Ada WNI yang Ditahan Karena Jadi Jemaah Haji Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X