Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Berganti Tujuh Kali, Pengungkapan Kasus Munir Belum Juga Jelas

Kompas.com - 07/09/2018, 18:19 WIB
Aswab Nanda Pratama,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Gelap

ihak kepolisian memang melakukan upaya untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir. Namun, hingga Kapolri berganti tujuh kali, banyak pihak menduga dalang di balik pembunuhan Munir masih bebas.

Adapun tujuh Kapolri itu adalah Da'i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, hingga Tito Karnavian.

Sejumlah pengadilan digelar untuk mengadili pelaku yang diduga membunuh munir. Pilot Pesawat Pollycarpus Budihari Priyanto, mendapat vonis 14 tahun penjara karena diduga sebagai pelaku pembunuhan Munir.

Namun, sejumlah fakta persidangan juga menyebut adanya dugaan keterlibatan petinggi Badan Intelijen Negara dan menyeret Direktur Utama Garuda Indonesia saat itu, Indra Setiawan.

Baca juga: Kabareskrim: Jika Ada Fakta Baru, Polri Pasti Lanjutkan Kasus Munir

Surat tugas untuk Pollycarpus selama ini diduga dibuat Indra setelah menerima surat resmi dari BIN. Hal ini mengakibatkan Indra Setiawan kemudian menjalani proses hukum hingga divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sejumlah korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menggelar aksi solidaritas untuk aktivis pejuang HAM, Munir (almarhum), di Kantor Komisi Nasional (Komnas) HAM, Jakarta, Selasa (23/11). Mereka meminta Komnas HAM untuk segera membentuk tim penyelidik independen guna mengusut kematian Munir.KOMPAS/M Yuniadhi Agung Sejumlah korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menggelar aksi solidaritas untuk aktivis pejuang HAM, Munir (almarhum), di Kantor Komisi Nasional (Komnas) HAM, Jakarta, Selasa (23/11). Mereka meminta Komnas HAM untuk segera membentuk tim penyelidik independen guna mengusut kematian Munir.
Dalam tulisan "Tiga Tahun Dibunuhnya Munir" yang dikeluarkan oleh Kontras, dijelaskan bahwa beberapa nama dalam putusan menjadi kunci penting keberlangsungan kasus ini.

Nama itu antara lain Ramelgia Anwar (mantan petinggi Garuda) dan Muchdi PR (mantan Deputi Kepala BIN) pada 2007.

Namun, mereka terbebas dari seluruh dakwaan karena dinilai tak terbukti terlibat. Bahkan, pihak mengadilan mengungkapkan bahwa kasus ini merupakan sebuah kelalaian.

Harapan pengungkapan

Pada 2007, polisi masih belum dapat mengungkap siapa pelaku selain Pollycarpus sebagai dalang pembunuh Munir.

Berbagai orang didatangkan dalam persidangan termasuk pramugara dan pramugari pesawat PT Garuda Indonesia. Mereka memberikan informasi mengenai keadaan Munir yang mengalami sakit perut ketika setelah dari bandara Singapura.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri tak mengumumkan hasil temuan TPF (Tim Pencari Fakta) Munir. Ketika berulang kali ditanyakan, Kapolri saat itu, Jenderal Pol Sutanto, juga masih belum menjelaskan perkembangan kasus pembunuhan Munir kepada publik.

Harapan sempat muncul saat Komisi Informasi Pusat membuat putusan pada sidang 10 Oktober 2016, agar pemerintah di era Presiden Joko Widodo mengumumkan hasil penyelidikan tim pencari fakta.

Namun, dokomen temuan hasil kerja TPF kembali tertutup dan tidak dapat dipublikasikan kepada publik. 

Empat belas tahun berlalu sejak pembunuhan Munir. Pollycarpus juga telah menghirup udara bebas. Meski begitu, kenangan terhadap Munir tak akan memudar. Dirinya masih dikenal sebagai orang pejuang HAM yang selalu menolong pihak yang membutuhkan.

Kompas TV Kepala Bidang Advokasi Kontras Putri Kanesia mengatakan meskipun Pollycarpus bebas Kontras terus menagih pemerintah untuk mengumumkan dokumen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com