Busyro Muqoddas: KPU dan Bawaslu Seharusnya Punya Visi-Misi Sama

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, menyayangkan polemik antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal bakal calon legislatif (bacaleg) yang berstatus eks narapidana kasus korupsi.

Menurut Busyro, sebagai penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu seharusnya memiliki visi dan misi yang sama.

Pernyataan Busyro ini menanggapi keputusan Bawaslu yang meloloskan belasan caleg eks koruptor. Keputusan ini dinilai bertentangan dengan Peraturan KPU yang mengatur sebaliknya.

"KPU dan Bawaslu harusnya menjadi lembaga yang visi dan misi yang substansinya sama," kata Busyro dalam diskusi publik Pemilu Berintegritas di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).

Baca juga: Soal Caleg Eks Koruptor, MA Minta MK Segera Putuskan Uji Materi UU Pemilu

Busyro mengatakan, adanya jika caleg mantan napi kasus korupsi terpilih sebagai wakil rakyat, maka ini akan menjadi tragedi demokrasi. Akibatnya, rakyat yang akan menjadi korban.

"Misalnya ada riwayat yang buruk yang dia (caleg) menjadi napi korupsi dan dipilih lagi, inilah tragedi demokrasi. Sebetulnya bukan hanya tragedi demokrasi justru rakyat dikorbankan," kata dia.

Lebih jauh, rakyat akan dirugikan karena dipimpin oleh mereka yang tidak berintegritas.

"Rakyat menderita karena mereka dipimpin oleh yang ketika mereka terpilih menunjukkan inkonsistensi atau sifat aslinya," ujar Busyro.

Sebelumnya, Bawaslu sudah meloloskan para mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019.

Berdasarkan data Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, hingga Senin (3/9/2018), setidaknya tercatat ada 15 mantan koruptor yang diloloskan Bawaslu sebagai bakal caleg.

Baca juga: KPU dan Bawaslu Siap Jalankan Putusan MA soal Caleg Eks Koruptor

Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS).

Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan koruptor untuk mendaftar sebagai caleg.

Sementara KPU, dalam bekerja berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat.

KPU untuk saat ini menolak menjalankan keputusan Bawaslu. KPU akan merevisi keputusan jika bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung nantinya.

PKPU Pencalonan tengah diuji materi di MA dengan alasan bertentangan dengan UU Pemilu.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo 30 Bacaleg Eks Napi Korupsi di Tingkat Provinsi