Busyro Muqoddas: Parpol Harus Menarik Bacaleg Eks Napi Korupsi

Kompas.com - 04/09/2018, 20:27 WIB
Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaMantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyebut partai politik harus bersikap tegas dalam polemik bakal calon legislatif (bacaleg) mantan narapidana korupsi yang diloloskan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu).

Menurut Busyro, partai seharusnya menarik mundur bacalegnya yang merupakan mantan napi korupsi.

"Parpol harus menarik (bacalegnya) atau menjaga sikapnya sesuai dengan pakta integritas," kata Busyro usai Diskusi Publik Pemilu Berintegritas di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).

Busyro mengatakan, tidak akan ada bacaleg mantan napi korupsi yang maju ke pemilu 2019 jika parpol menarik bacalegnya, meskipun Bawaslu mengeluarkan putusan tersebut.


"Yang punya kewenangan otoritatif itu parpol, mau apalagi kalau parpol sudah menarik (bacalegnya)," ujar Busyro.

Baca juga: Dewan Pakar Minta DPP Golkar Dukung KPU Tak Loloskan Caleg Eks Koruptor

Dengan menarik bacaleg mantan napi koruptor, maka partai politik telah mewujudkan kepentingan bangsa untuk merawat demokrasi.

Selain itu, hal ini juga demi menjaga marwah partai politik itu sendiri sebagai lembaga demokrasi.

"Sekarang satu-satunya jalan tinggal otoritas dari parpol-parpol bersikap tegas. Itu paling bagus. Dengan demikian parpol akan mengalami proses peningkatan legitimasi," tuturnya.

Jika parpol tidak mau menarik bacalegnya, Busyro menyebut parpol tersebut akan dicatat dalam sejarah. Hal itu justru ke depannya akan membuat parpol sendiri menderita.

Dalam kondisi demikian, masyarakat hanya bisa berharap supaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar menjalankan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg.

Baca juga: KPU dan Bawaslu Siap Jalankan Putusan MA soal Caleg Eks Koruptor

"Akhirnya kalau seperti itu, KPU kita harapkan konsisten dengan PKPU-nya. Artinya, ditegakkan PKPU itu," tegas Busyro.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pascapenusukan Wiranto, Polri Tangkap 36 Orang Terafiliasi ISIS

Pascapenusukan Wiranto, Polri Tangkap 36 Orang Terafiliasi ISIS

Nasional
Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X