Daftar Panjang Korupsi Dunia Peradilan dan Fenomena Hakim Tipikor

Kompas.com - 29/08/2018, 07:24 WIB

MA diminta tegas

Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Dio Ashar mengatakan, penangkapan hakim ini menunjukkan adanya praktik korupsi yang mengakar di institusi peradilan.

Salah satu penyebabnya karena pengawasan yang lemah sehingga semakin memperbesar potensi korupsi di institusi peradilan.

"Kami meminta Mahkamah Agung segera menindak tegas para hakim dan pegawai pengadilan yang tertangkap tangan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Dio kepada Kompas.com, Selasa.

Baca juga: KPK Sarankan Penguatan Pengawasan Internal Hakim Tipikor

Selain itu, MA dinilai juga perlu memastikan Peraturan MA Nomor 8 Tahun 2018 dijalankan pada kasus saat ini dan implementasi kedepannya.

Salah satunya, Ketua Pengadilan Tinggi wajib menindak dan menonaktifkan para hakim sesuai dengan ketentuan Perma tersebut.

Kemudian, MA perlu segera melakukan pembenahan manajemen perkara, terutama di tingkat Pengadilan Negeri agar menutup celah praktik suap dan korupsi.

Juru Bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi saat ditemui usai menjadi pembicara diskusi Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) di Gramedia World, Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/9/2017).KOMPAS.com/Kristian Erdianto Juru Bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi saat ditemui usai menjadi pembicara diskusi Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) di Gramedia World, Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/9/2017).

Terakhir, MaPPI mendorong Komisi Yudisial (KY) untuk aktif bersama MA dalam melakukan pengawasan kepada hakim.

Baca juga: Calon Hakim Tipikor Ini Akui Pernah Diperiksa KPK

Sementara itu, Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan, pihaknya sebenarnya telah berupaya melakukan serangkaian usaha percegahan agar kejadian ini tidak berulang. Namun, kenyataannya masih ada hakim yang tertangkap tangan oleh KPK.

Dalam rangka pencegahan, menurut Farid, KY telah menggandeng unsur pimpinan pengadilan untuk bersama-sama meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran kode etik.

KY juga terus mengingatkan pimpinan pengadilan agar menjadi teladan yang menampilkan kemuliaan profesi.

"Sekalipun OTT kali ini melibatkan unsur pimpinan, tetapi KY akan terus melakukan hal itu. Perlu komitmen yang lebih besar dan tindakan konkret, lebih dari sekadar peraturan. Sebagai pimpinan harus memberikan teladan kepada bawahan," kata Farid.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

Nasional
Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Nasional
MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

Nasional
Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Nasional
Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Nasional
Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Nasional
Istana Enggan Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok

Istana Enggan Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Nasional
Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Nasional
Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X