Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Bantah Pertemuan Jokowi dengan Konglomerat Terkait Pilpres 2019

Kompas.com - 28/08/2018, 17:18 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan membantah penilaian bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para konglomerat di Istana Presiden Jakarta kemarin, Senin (27/8/2018), terkait Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

"Kalau Presiden niatnya di luar kepentingan ekonomi, politik, forumnya enggak akan terbuka seperti kemarin itu. Ya tertutup saja kan, enggak mungkin publik tahu," ujar Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Pertemuan Presiden dengan para konglomerat kemarin memang berlangsung terbuka sehingga isi perbincangannya pun dapat diketahui umum.

Selain itu, Erani mengatakan, selama pertemuan selama dua jam, justru Presiden Jokowi lebih banyak mendengarkan unek-unek, pendapat, kritik dan masukan dari para konglomerat tersebut. Presiden tidak mendominasi pertemuan.

Baca juga: Para Konglomerat Apresiasi Presiden Jokowi Bela Keragaman Indonesia

Beberapa pendapat yang diungkapkan mereka, lanjut Erani, antara lain apresiasi atas pembangunan infrastruktur, penurunan harga logistik, semakin mudahnya berusaha di Indonesia, dan harapan para konglomerat terhadap pembangunan manusia oleh pemerintah.

"Mereka memohon ke depan, isu keterampilan sumber daya manusia diperhatikan pemerintah. Kan mungkin dua tiga tahun ke depan, ekonomi akan pulih, mereka berjanji akan mengangkat tenaga kerja yang punya kapasitas itu. Makanya pembangunan SDM adalah salah satu yang mereka harapkan," ujar Erani.

Erani juga mengatakan bahwa pertemuan itu bukanlah inisiasi dari Presiden Jokowi, melainkan dari para pengusaha itu sendiri.

Permohonan bertemu Presiden sudah sejak lama diajukan, namun karena agenda Presiden yang padat, pertemuan pun baru dapat terlaksana, Senin kemarin.

Baca juga: Jokowi: Perlu Ada Konglomerat Baru di Indonesia

Pertemuan Presiden Jokowi dan para konglomerat muda itu sendiri berlangsung selama sekitar empat jam. Selain Erani, Jokowi juga didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Adapun jumlah pengusaha dan konglomerat yang hadir adalah 26 orang. Berikut daftarnya:

1. Rosan P. Roeslani, Ketua Umum Kadin Indoensia
2. Garibaldi Thohir (Adaro)
3. Anindya N. Bakrie (Bakrie Group)
4. Muki Hamami (Trakindo Utama)
5. Martin Hartono (PT Djarum)
6. Anthony Pradiptya (Plug and play)
7. Axton Salim (Salim Group)
8. Michael Soeryadjaya (Saratoga Investama Sedaya)
9. Michael Widjaja (Sinarmas)
10. Budi Susanto (Alfamart)
11. Arini Sarraswati Subianto (persada capital investama)
12. Arif Patrick Rachmat (Triputra Agro Persada)
13. Arif Suherman (Cineplex)
14. Richard Halim Kusuma (Agung Sedayu Group)
15. Pandu Patria Sjahrir (Toba Bara)
16. John Riady (Lippo Group)
17. Alvin Sariaatmadja (Emtek)
18. Anderson Tanoto (Royal Golden Eagle)
19. Yaser Raimi Arifin Panigoro (Medco Group)
20. Jonathan Tahir (Mayapada)
21. Ivan Batubara (Ketua Umum Kadin Sumatera Utara)
22. Dayang Donna Farouk (Ketua Umum Kadin Kaltim)
23. Arus Abdul Karim (Ketua Umum Kadin Sulawesi Tengah)
24. Kukrit Suryo Wicaksono (Ketua Umum Kadin Jawa Tengah)
25. Gandi Sulistiyanto Soeherman (Sinarmas)
26. Agus Prayoga.

Kompas TV Ketua timses Jokowi disampaikannya usai membuka Konferensi Nasional Komunitas Pemuda ‘young on top’ di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/8).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

Nasional
PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

Nasional
38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com