Ketum PBNU: Ada Konglomerat Menguasai Tanah sampai 5,5 Juta Hektar

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyinggung isu penguasaan lahan di Indonesia.

Saat berpidato dalam acara Musyawarah Nasional VI Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat (20/7/2018), Said mengatakan, ada pengusaha yang menguasai lahan di Indonesia dalam jumlah besar.

"Ada orang, konglomerat, yang menguasai tanah sampai 5,5 juta hektar," ujar Said Aqil Siradj.

Ia kemudian merujuk sejumlah tetangganya di kampung halaman, Cirebon, yang menurut dia kapasitas ekonominya tidak meningkat dari tahun ke tahun.

"Tapi yang namanya Solikhin, Djumadi, satu jengkal lahan saja enggak punya," kata dia.

Said Aqil pun mendorong pemerintah Joko Widodo untuk menciptakan keadilan di dalam distribusi lahan.

Baca juga: Di Hadapan Jokowi, Said Aqil Kritik Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah

Selain itu, Said juga menyinggung masyarakat yang sulit mengakses ke permodalan di bank, pendidikan yang masih belum merata, peluang kerja yang kecil, kematian ibu melahirkan, dan stunting.

Menurut Said, semua hal itu adalah fakta yang ia dapatkan langsung di lapangan.

"Ya itu semua pasti warga NU. Orang NU kan mayoritas," ujar Said.

Tanggapan Jokowi

Presiden Jokowi yang diberikan kesempatan pidato selanjutnya langsung meluruskan pernyataan Said Aqil. Ia tidak memungkiri bahwa memang ada pengusaha yang memiliki hak atas penguasaan lahan dalam luas yang besar.

Namun, Jokowi menegaskan bahwa konsesi itu bukan dilaksanakan oleh pemerintah yang ia pimpin.

"Perlu saya sampaikan bahwa yang memberi konsesi itu bukan saya. Itu yang perlu digarisbawahi. Saya tidak pernah memberi 1 meter persegi pun kepada mereka," ujar Jokowi.

Melalui program redistribusi lahan, pemerintahan Jokowi-Kalla justru menghentikan pemberian konsesi kepada pengusaha. Konsesi lahan justru diberikan kepada rakyat yang membutuhkan.