Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tegaskan Rotasi Jabatan Sudah Dipertimbangkan dengan Matang

Kompas.com - 24/08/2018, 10:11 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menegaskan, rotasi jabatan terhadap sejumlah posisi struktural KPK telah dipertimbangkan secara matang.

Febri menjelaskan, rotasi jabatan juga untuk mengembangkan kepegawaian KPK.

"Pimpinan sudah menimbang sesuai dengan ketepatan jabatan masing-masing pihak ini sebagian besar itu menjabat di KPK lebih dari 3 tahun. Sehingga, perlu dipikirkan tentang penugasan yang tepat, rotasi, ataupun hal-hal lain terkait pengembangan kepegawaian," kata Febri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Baca juga: ICW Kritik Kebijakan Pimpinan KPK soal Rotasi Jabatan Internal

Selain itu, kata dia, pimpinan KPK juga telah bertemu dan berdiskusi dengan Wadah Pegawai KPK terkait polemik rotasi jabatan ini. Pimpinan juga telah bertemu dengan pejabat struktural KPK lainnya untuk menerima masukan-masukan terkait rotasi jabatan.

"Terkait proses pengaturan itu ditindaklanjuti dan ada keputusan pimpinan KPK yang sudah dibuat terkait dengan hal tersebut," katanya.

Ia menilai kritik yang disampaikan  Wadah Pegawai KPK merupakan bagian dari dinamika organisasi. Febri menegaskan, kritikan itu menjadi dorongan bagi KPK agar tetap berjalan sesuai koridor aturan hukum yang ada.

Di sisi lain, pimpinan KPK merotasi sejumlah jabatan guna meningkatkan efisiensi kinerja lembaga antirasuah itu ke depannya.

"Pihak Wadah Pegawai dan 15 (pejabat) struktural juga telah mengirimkan surat berharap agar pelaksanaan rotasi itu dilakukan sesuai dengan aturan yang lebih rinci, dan juga kompetensi dan hal lain terkait dengan kepegawaian," kata Febri.

Baca juga: Sempat Dikritik Wadah Pegawai, 15 Pejabat KPK Hasil Rotasi Dilantik Jumat Ini

Febri juga mengungkapkan, pada Jumat (24/8/2018) ini KPK berencana melantik 15 pejabat yang dirotasi berdasarkan kebijakan pimpinan KPK.

"Tadi saya dapat informasi ada 15 orang, direktur, kepala biro dan satu orang kepala sekretariat ya, yang rencananya akan dilakukan pelantikan," kata Febri.

Namun, Febri belum bisa menyebutkan secara rinci nama-nama pejabat yang akan dilantik pada hari ini.

Kompas TV Menurut rencana Romi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com