Politisi PDI-P: Pak Zulkifli Kali Ini Bukan Negarawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Charles Honoris menyesalkan kritik yang disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan terhadap pemerintahan Joko Widodo dalam pidato di Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD.

Menurut dia, tidak tepat kritik disampaikan dalam forum tahunan yang bertujuan untuk penyampaian laporan kinerja lembaga negara.

“Pasal 66 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 itu menyebutkan sidang tahunan itu untuk memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerja. Jadi, bukan forum untuk politik partisan,” kata Charles usai menghadiri sidang tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Baca juga: Ketua MPR: Pak Presiden, Ada Titipan dari Emak-emak agar Harga Bahan Pokok Terjangkau

Seharusnya, kata Charles, pidato Zulkifli sebagai Ketua MPR fokus saja pada laporan kinerja MPR selama setahun ke belakang seperti yang dilakukan Ketua DPR dan Ketua DPD.

Fabian Januarius Kuwado Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris.

Menurut dia, kritik Zulkifli kepada Jokowi tidak terlepas dari posisi PAN di Pilpres 2019.

“Jadi Pak Zulkifli seharusnya sadar bahwa dia pidato sebagai Ketua MPR, bukan Ketum PAN yang sudah mendukung kubu lain, sehingga dia terlihat sangat bersemangat mengkritik Jokowi,” ujarnya.

Baca juga: Pidato Ketua MPR Dinilai Wajar, Pendukung Jokowi Diminta Tak Berkuping Tipis

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD adalah forum terhormat dan pemersatu menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

“Ini malah dijadikan forum partisan. Jelas, Ketua MPR kali ini bukan seorang negarawan,” ujarnya.

Charles pun mengkritik balik kritik Zulkifli yang menurut dia tidak berbasis data. Misalnya saja, soal tingginya harga sembako yang disebut sebagai aspirasi 'emak-emak’.

Baca juga: Sekjen Nasdem: Pidato Ketua MPR Genit

“Kalau disebut Pak Zulkifli harga-harga mahal, mana datanya? Menurut data BPS per Juli 2018, inflasi kita saja 3,18 persen. Inflasi serendah ini tidak pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya,” ujar Charles.

Soal angka kemiskinan, kata Charles, baru di era Jokowi menyentuh angka satu digit. Menurut data BPS, angka kemiskinan per Maret 2018 sebesar 25,95 juta jiwa (9,82 persen). Angka itu turun dari 28,59 jiwa per Maret 2015, terendah dalam sejarah.

“Jadi kalau mengkritik harus berbasis data, jangan fiksi. Karena ukuran keberhasilan kinerja Pak Jokowi berdasarkan data. Bukan asal omong,” ujarnya.