Pidato Ketua MPR Dinilai Wajar, Pendukung Jokowi Diminta Tak Berkuping Tipis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio berpendapat, pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sidang tahunan MPR RI Tahun 2018 di Gedung Parlemen, Kamis (16/8/2018), masih dalam batas wajar.

Meski demikian, diakui Hendri bahwa Zulkifli memang harus tetap berhati-hati dalam hal menyampaikan pernyataan, agar tidak terlalu menyudutkan pemerintahan Joko Widodo.

"Saya rasa pidatonya Zulkifli masih wajar. Bolehlah gayanya, dia membawa hal ini ke ranah yang lebih bersahabat, lebih kekeluargaan, lah," ujar Hendri kepada Kompas.com, Kamis (16/8/2018).

"Tapi memang harus lebih hati-hati lagi dan pesan komunikasinya memang harus lebih dipertegas. Karena akhirnya nanti yang diingat oleh masyarakat itu yang salah-salah (dari pemerintahan Jokowi)," kata dia.

Di sisi lain, lanjut Hendri, pendukung Jokowi juga tidak perlu 'panas' mendengar pidato Zulkifli itu. Sebab, sidang tahunan MPR RI sebenarnya memang merupakan panggung Ketua MPR RI, bukan hanya panggung Presiden.

Baca juga: Ketua MPR Singgung Doa Penutup Sidang Tahunan agar Tak Disisipi Pesan Politis

Dalam pidatonya, Zulkifli pun berhak menyampaikan apa pun. Apalagi apabila yang disampaikan Zulkifli adalah benar-benar suara dari akar rumput.

"Kan sidang tahunan itu bukan semata-mata panggungnya Jokowi saja. Tapi justru itu kesempatan Ketua MPR RI berbicara. Bahkan di dalamnya, kritik-kritik itu tetap boleh saja disampaikan. Kan dia mewakili rakyat. Jadi pasti ada saja rakyat yang kepingin ngomong begitu," ujar Hendri.

"Oleh sebab itu, bagi pendukung Jokowi, sebaiknya jangan kuping tipis. Jadikanlah setiap kritikan itu sebagai masukan penyemangat untuk menuntaskan janji, agar dapat dua periode," kata dia.

Sebelumnya, pidato Zulkifli Hasan dinilai sejumlah kalangan bercita-rasa oposisi.

Baca juga: Ketum PPP: Zulkifli Hasan Ketua MPR Citarasa Oposisi

Zulkifli menyoroti tiga tantangan ekonomi yang saat ini dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah masalah kesenjangan ekonomi.

Zulkifli menegaskan bahwa golongan miskin dan hampir miskin yang sangat banyak jumlahnya rentan terhadap perubahan harga.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli masyarakat miskin tidak tergerus.

"Pak Presiden, ini ada titipan dari emak-emak agar harga bahan pokok terjangkau," kata Zulkifli.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, tantangan perekonomian nasional yang membutuhkan terobosan kebijakan dari Pemerintah.

Meski gini ratio saat ini menurun dari 0,41 menjadi 0,39, namun, menurut Zulkifli, hal itu terjadi karena pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah.

"Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga," kata Zulkifli.