Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/08/2018, 21:26 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus Pendiri Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti mengaku tak yakin dugaan politik transaksional akan tertangani dengan baik oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Isu itu melibatkan bakal calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno, yang diduga memberi sejumlah uang kepada partai koalisi untuk menjadi cawapres.

Ray menangkap kesan bahwa Bawaslu seakan-akan menghindari untuk melakukan penanganan terhadap dugaan tersebut. Penanganan baru dilakukan setelah dua ormas memasukkan laporan ke Bawaslu.

"(Bawaslu) sepertinya agak mencari celah untuk tidak menindaklanjuti sampai ada laporan yang kemarin, setelah laporan itu baru Bawaslu melakukan (penanganan)," ujar Titi di D Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

Baca juga: Bawaslu: Sandiaga Bisa Saja Dipanggil Terkait Laporan Mahar Politik

"Kalau gaya Bawaslu begini, saya enggak optimis kasus ini akan mendapatkan titik terang," tambahnya.

Menurut Ray, Bawaslu kurang memiliki nyali untuk mengambil inisiatif dalam penanganan dugaan yang sudah ramai diperbincangkan media dan publik.

Padahal, dugaan tersebut dikatakan telah memiliki modal yang meyakinkan, seperti siapa yang mengucapkan, jumlah uang yang terlibat, orang yang diduga memberi mahar, maupun penerimanya. Data tersebut sebenarnya telah cukup bagi Bawaslu untuk mengambil tindakan.

Kasus La Nyalla

Sebenarnya KPU memiliki kemampuan untuk berinisiatif menelusuri dugaan politik uang yang melibatkan Sandiaga. Ray mengambil contoh terkait kasus dugaan mahar politik di mana Bawaslu berinisiatif menelusuri tanpa ada pelaporan.

Dugaan tersebut melibatkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti saat akan maju sebagai calon gubernur Jawa Timur. Ia mengatakan dimintai uang Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk saksi dalam Pilkada Jatim.

Baca juga: Dugaan Mahar Politik Sandiaga ke PAN-PKS Dilaporkan ke Bawaslu


"(Bawaslu inisiatif memanggil) pernah dilakukan di kasus Jawa Timur. La Nyalla mengaku dimintai duit, tapi tidak melapor dan tidak ada yang melaporkan, Bawaslu Jatim kan memanggil La Nyalla, (meskipun dia) tidak hadir atas pemanggilan itu," ujar Ray.

Kasus politik transaksional sudah bukan hal yang baru, apalagi saat pemilu. Oleh sebab itu, Ray berharap Bawaslu dapat benar-benar menjalankan perannya sebagai pengawas dan memastikan pemilu berjalan seperti yang seharusnya.

"Ini (politik transaksional) musuh bersama (dalam) politik, musuh bersama demokrasi kita, karena itu harus dilawan secara bersama-sama dan tentu pemimpin perlawanan ini mestinya Bawaslu," tuturnya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com