Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susun Nawacita II, Parpol Koalisi Pendukung Jokowi Pertimbangkan Masukan Muhammadiyah

Kompas.com - 06/08/2018, 21:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris jenderal sembilan partai politik koalisi pengusung Presiden Joko Widodo mempertimbangkan masukan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dalam menyusun Nawacita Jilid II.

"Alhamdullilah dari teman-teman, kami sudah memasukan dengan baik masukan dari ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan enam poin. Kami meresponsnya sebagai hal positif," kata Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, di sela pertemuan para sekjen koalisi Jokowi, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Ia mengatakan penyusunan Nawacita harus melibatkan semua tokoh masyarakat, termasuk Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Baca juga: Beri Usul Nawacita II, Ketum PP Muhammadiyah Tegaskan Tak Dukung Jokowi

Nantinya, enam hal masukan itu akan dibahas secara intensif oleh para sekjen partai koalisi pengusung Jokowi sehingga menghasilkan suatu program kerja yang nyata.

"Kepemimpinan Jokowi itu menyatukan seluruh komponen dari tokoh-tokoh masyarakat, akan kami libatkan dalam tim kampanye tersebut. Kami juga akan mebahas agenda-agenda yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan," lanjut Hasto.

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengusulkan enam poin Nawacita kedua untuk Presiden Joko Widodo.

Usul itu disampaikan saat Jokowi menerima 177 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/8/2018) siang.

"Kami doakan Bapak dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya mendapat berkah, ridho dari Allah SWT. Dan untuk Nawacita kedua kalau bisa kami memberi enam poin masukan," kata Haedar.

Poin pertama adalah menjadikan nilai agama sebagai nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, sebagai wujud sila pertama, ketuhanan yang maha esa.

Poin kedua, adalah menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofi, alam pikir seluruh bangsa dan negara. Poin ketiga, menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan sosial sebagai usaha untuk mengatasi kesenjangan sosial.

Baca juga: Muhammadiyah Usul 6 Poin Nawacita ke-2 untuk Jokowi

Mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga Indonesia bisa menjadi bangsa yang kokoh dan berkemajuan menjadi poin keempat yang diusulkan. Poin kelima adalah penguatan daya saing SDM untuk berkompetisi di ranah global.

Poin terakhir, adalah sikap proaktif untuk dunia Islam. Ia berharap Islam menjadi kekuatan Indonesia di samping politik bebas aktif dan melahirkan kekuatan baru sebagai bangsa Muslim terbesar di dunia.

Kompas TV Din Syamsuddin berpesan kepada umat islam untuk tidak terjebak dalam penilaian hitam dan putih kepada calon presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com