Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nawacita Jokowi Dinilai Rentan Diserang Oposisi Jelang Pilpres 2019

Kompas.com - 22/05/2018, 21:35 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengungkapkan, ada kesenjangan antara kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dan kesadaran publik atas penerapan agenda Nawacita yang diusung keduanya.

Qodari menilai hal itu berpotensi menjadi sasaran empuk bagi oposisi untuk menjatuhkan Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.

"Ada kesenjangan antara kepuasan terhadap kinerja dan Nawacita, yang tahu (Nawacita) cuma sedikit. Nah ini rawan diserang oposisi karena Nawacita itu adalah visi-misi Pak Jokowi," kata dia dalam rilis Survei Nasional Evaluasi 3,5 Tahun Jokowi-JK: Quo Vadis Nawacita? di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Baca juga: Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Tak Tahu Nawacita Jokowi-JK

Dalam survei yang dirilis Indo Barometer, Selasa (22/5/2018), 65,1 persen responden menyatakan puas atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK.

Namun, sebanyak 58,2 persen responden tak mengetahui atau tidak pernah mendengar agenda program prioritas Nawacita pemerintahan Jokowi-JK.

Sementara hanya 37,6 persen yang pernah mendengar dan mengetahui agenda tersebut, dan 4,3 persen lainnya tidak menjawab.

Baca juga: Merapal Doa, Menagih Janji Nawacita dari Dalam Rimba

Qodari yakin, Jokowi akan kembali membawa agenda Nawacitanya sebagai salah satu bahan kampanye pada Pilpres 2019 nanti. Namun demikian, rendahnya kepuasan publik akan penerapan Nawacita dinilainya akan menjadi titik lemah Jokowi.

Sebab, sebanyak 39,4 persen menyatakan puas atas pencapaian program Nawacita Jokowi-JK. Sementara, 20 persen responden tidak puas. Dan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab mencapai 40,8 persen.

"Jadi, Nawacita itu memang kurang disosialisasikan ke masyarakat, menterinya juga memang bekerja tapi jarang mengaitkan dengan Nawacita," kata dia.

Baca juga: Saat Jokowi Bicara tentang Nawacita Kedua

Meskipun kritik atas Nawacita yang diusung Jokowi belum bermunculan, Qodari mengingatkan bahwa hal itu bisa dimanfaatkan oposisi untuk menghadapi Jokowi.

"Saya kira belum terlalu ya, tapi dalam beberapa kesempatan (kritik atas Nawacita) sudah mulai disampaikan, tapi saya yakin bisa dipakai. (Nawacita) Yang tidak tercapai akan jadi titik lemah," katanya.

Berdasarkan peringkat pencapaian dari hasil survei, Nawacita pembangunan Indonesia dari daerah atau wilayah pedesaan, pelosok dan tertinggal memiliki tingkat kepuasan tertinggi sebesar 60,4 persen.

Baca juga: Survei Indo Barometer: 65,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-JK

Disusul Nawacita terkait perlindungan warga negara, pertahanan dan keamanan serta memperkuat negara maritim sebesar 53,8 persen; peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan serta kesejahteraan (53,4 persen); reformasi sistem dan penegakan hukum (46,8 persen); dan revolusi karakter bangsa (46,5 persen).

Di sisi lain agenda Nawacita memperteguh kebinekaan dan restorasi sosial Indonesia sebesar 44 persen; peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing (43 persen); kemandirian ekonomi (41 persen) dan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis dan terpercaya berada pada persentase terendah (34,4 persen).

Baca juga: Moeldoko: Saya Memastikan Jokowi Menjalankan Agenda Reformasi Sebaik-baiknya

Survei ini dilakukan sejak 15 hingga 22 April 2018 di 34 provinsi Indonesia. Indo Barometer melibatkan 1.200 responden dengan metode penarikan sampel multistage random sampling.

Adapun margin of error sebesar 2,83 persen (hasil survei bisa bertambah atau berkurang 2,83 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen. Qodari menyebutkan survei dibiayai secara mandiri.

Kompas TV Survei yang dikeluarkan CSIS atau Centre for Strategic and International Studies, dilakukan selama 23- 30 Agustus 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com