Beri Usul Nawacita II, Haedar Tegaskan Muhammadiyah Tak Masuk Politik Praktis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengusulkan enam poin Nawacita kedua untuk Presiden Joko Widodo.

Usul itu disampaikan saat Jokowi menerima 177 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/8/2018) siang.

Namun, Haedar menegaskan, pemberian usul itu bukan berarti Muhammadiyah masuk ke politik praktis dan tak berarti mendukung salah satu bakal calon dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Muhammadiyah Usul 6 Poin Nawacita ke-2 untuk Jokowi

"Muhammadiyah kan tetap dalam posisi sebagai ormas dan dakwah, tapi kita beri masukan jika pemerintahan ini diberi peluang lagi oleh rakyat, maka ini poin kebijakan," kata Haedar kepada wartawan usai acara.

"Nanti kalau kami bertemu (calon presiden) yang lain, kami juga beri masukan," tambah Haedar.

Haedar mengatakan, Muhammadiyah sebagai ormas tidak akan masuk ke politik praktis dengan bicara mengenai orang per orang.

Baca juga: PDI-P Nilai Positif Usulan Ketum PP Muhammadiyah untuk Nawacita II

Menurut dia, menjelang pemilu 2019, Muhammadiyah lebih memilih bicara mengenai solusi untuk masa depan bangsa secara menyeluruh.

"Muhammadiyah kan lebih baik dari hulu, jadi kami beri masukan-masukan agar proses politik ke depan tidak hanya bicara wapres, wapres, wapres, tetapi juga berbicara tentang kebijakan strategis," ujarnya.

Adapun enam poin usulan Haedar untuk Nawacita II yakni:

1. Menjadikan nilai agama sebagai nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, sebagai wujud sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Kami yakin dengan nilai agama yang hidup, bangsa ini akan semakin kokoh," kata Haedar.

Baca juga: MUI Ingatkan Parpol Tak Monopoli Klaim Atas Nama Umat Islam

2. Menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofi, alam pikir seluruh bangsa dan negara.

3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan sosial sebagai usaha untuk mengatasi kesenjangan sosial.

"Kita ingin wujudkan apa yang Pak Jokowi sebut sebagai new economic policy, berbasis keadilan sosial dan mewujudkan pemerataan. Saya yakin dengan penguatan infrastruktur yang berhasil, akan jadi modal pemerintah kedepan," ucap Haedar.

4. Mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga Indonesia bisa menjadi bangsa yang kokoh dan berkemajuan menjadi poin keempat yang diusulkan.

5. Penguatan daya saing SDM untuk berkompetisi di ranah global.

"Dan inilah pentingnya restrrukturisasi pendidikan nasional," kata dia.