Presiden Jokowi Bertemu 177 Mahasiswa Muhammadiyah di Istana

Kompas.com - 06/08/2018, 14:05 WIB
Ketua DPD IMM Jatim Abdul Musawir Yahya Fabian Januarius KuwadoKetua DPD IMM Jatim Abdul Musawir Yahya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Senin (6/8/2018) siang, menerima 177 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Negara, Jakarta.

Para mahasiswa itu merupakan perangkat dan peserta Muktamar XVIII IMM di Malang, Jawa Timur, Rabu, 31 Juli 2018 lalu.

"Tadi malam kan penutupannya. Tadi malam juga kami diberi tahu, siang ini Presiden Jokowi bisa bertemu dengan IMM. Akhirnya kami terbang ke sini," ujar Ketua DPD IMM Jawa Timur Abdul Musawir Yahya kepada Kompas.com, sesaat sebelum pertemuan.

Baca juga: Bantah Memprovokasi, Jokowi Minta Pidatonya Ditonton Komplet

Lantaran mendadak, para anggota IMM diberangkatkan memakai pesawat Hercules milik TNI Angkatan Darat.

"Iya, kami naik dua pesawat Hercules dari Bandara Abdul Rachman Saleh jam 08.00 WIB tadi," lanjut dia.

Tentu bagi hampir sebagian besar mahasiswa, pengalaman naik pesawat Hercules itu adalah yang pertama kali. Pengalaman itu cukup menantang bagi mereka.

Musawir menambahkan, pertemuan Presiden dengan IMM ini merupakan pertemuan pengganti pada pembukaan Muktamar ke XVIII IMM pada pekan lalu.

Baca juga: Ditanya Kapan Daftar Capres ke KPU? Ini Jawaban Jokowi

Saat itu, Presiden Jokowi mendadak tak bisa hadir lantaran kelahiran sang cucu Sedah Mirah Nasution.

"Pertemuan ini menggantikan kemarin yang tidak jadi. Mudah-mudahan mengobatilah. Paling tidak, menjaga psikologis kami," ujar dia.

Dalam pertemuan nanti, IMM akan mengungkapkan sejumlah hal kepada Presiden. Salah satu yang penting adalah menyampaikan hasil muktamar pekan lalu.

Terutama terkait komitmen IMM dalam partisipasi menjaga dan meneguhkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, IMM juga akan menyatakan diri siap bekerja sama dengan pemerintah dalam program dan kebijakan.

"Kami sekaligus ingin menunjukkan bahwa IMM layak dijadikan organisasi partner pemerintah dalam program kerakyatan dan keumatan," ujar Musawir.

Saat ditanya apakah akan menyinggung dukungan dalam Pilpres 2019, Musawir menegaskan, "kami justru menghindari pembicaraan soal dukungan di Pemilu. Kami hanya siap jadi partner pemerintah."



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X