Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2 Faktor Ini Jadi Alasan Belum Pastinya Cawapres Jokowi Maupun Prabowo

Kompas.com - 13/07/2018, 09:01 WIB
Reza Jurnaliston,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menyatakan, sebenarnya saat ini baik Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih kesulitan dalam menentukan calon wakil presiden di Pilpres 2019 mendatang.

Menurut dia, hal tersebut disebabkan oleh dua hal.

“Pertama, kesepakatan dari partai-partai koalisi pendukung,”ujar Lili saat dihubungi Kompas.com, Jumat (13/7/2018).

Baca juga: Pastikan Koalisi Jokowi Solid, PPP Yakin Keinginan Demokrat Tak Akan Terjadi

Lili menuturkan, kesulitan Jokowi dalam menentukan cawapresnya, karena di antara partai koalisi mengajukan diri sebagai pendamping Jokowi di Pilpres 2019.

Saat ini, di poros Jokowi sudah ada 7 partai yang sudah terkonsolidasi, PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, selain PSI dan Perindo.

Selain itu ada nama dari luar partai seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang digadang-gadang menjadi cawapres Jokowi.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli saat ditemui di Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).Reza Jurnaliston Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli saat ditemui di Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

Baca juga: PKB Kritik Koalisi Pendukung Jokowi yang Tak Transparan Bahas Cawapres

Menurut Lili, munculnya nama-nama sebagai kandidat cawapres Jokowi masih belum menunjukkan kepastian.

Selain itu, kata Lili, kubu Jokowi juga masih harus melihat lagi siapa lawan yang akan maju di Pilpres 2019. Sebab, sampai saat ini, pihak oposisi juga belum jelas akan mengajukan siapa untuk melawan petahana.

Diketahui PKS mengusulkan sembilan cawapres pendamping Prabowo Subianto, yakni Gubernur Jawa Barat dari PKS Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Baca juga: 7 Cawapres Pendamping Prabowo Subianto

Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Sementara, PAN memasangkan Prabowo Subianto dengan Ketua Umumnya Zulkifli Hasan sebagai cawapres.

Partai Demokrat menawarkan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai calon wakil presiden.

Baca juga: Tak Ada Makan Siang yang Gratis bagi Prabowo

Sementara, Lili menuturkan faktor kedua yang menentukan cawapres Jokowi dan Prabowo yaitu figur yang mampu meningkatkan elektabilitas di Pilpres 2019.

“Kedua, ini yang penting, bisa mendongkrak elektabilitas ngga? Karena meraka butuh cawapres yang bisa menyumbang suara bukan sebaliknya,” ujar Lili.

“Terkait dengan cawapres ini tampaknya keduanya saling wait and see, saling menunggu,” lanjut Lili.

Kompas TV Masih cairnya dinamika koalisi parpol jelang Pilpres 2019 membuat peta koalisi dukungan capres belum menuju kata final.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com