Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tunggu Ada Parpol Kecewa dengan Pilihan Cawapres Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 12/07/2018, 10:04 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat bergeming soal arah dukungannya pada pemilihan presiden 2019.

Sang Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menunggu Joko Widodo dan Prabowo Subianto menentukan calon wakil presidennya terlebih dahulu, baru partainya menentukan sikap.

Pengalamannya pernah menjabat Presiden RI selama periode 2004-2009 dan 2009-2014 membuat SBY percaya diri partainya akan menjadi 'game changer' alias pengubah permainan dalam momentum tersebut.

Baca juga: SBY: Saat Jokowi dan Prabowo Umumkan Cawapres Jadi Game Changer

Lantas, apa maksud SBY itu?

Rupanya, maksud Partai Demokrat memilih menunggu cawapres Jokowi dan Prabowo itu adalah demi melihat reaksi partai politik koalisi masing-masing.

"Entah apakah pengumuman dilakukan jauh-jauh hari dari pendaftaran KPU atau mepet-mepet di 10 Agustus, apakah semua partai politik koalisi mereka merasa puas (dengan keputusan cawapres Jokowi dan Prabowo)? Itu kan baru diketahui setelah pengumuman cawapres dilakukan," ujar Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin kepada Kompas.com, Kamis (12/7/2018).

Baca juga: Puan Maharani Memahami Sikap SBY yang Memilih untuk Menunggu

"Manakala pengumuman (cawapres) terjadi dan ada partai politik koalisi yang merasa aspirasinya tidak diakomodasi, tidak diajak komunikasi dalam penentuan atau alasan apapun, kemudian dia merasa kecewa atau kurang puas, di situlah Demokrat akan memainkan perannya sebagai 'game changer', merubah permainan," lanjut dia.

Amir menegaskan, Demokrat siap mengakomodasi partai politik yang kecewa itu dan membentuk poros politik baru.

Melihat peta kengototan partai politik soal pengajuan cawapres, Amir melihat, partai politik pada koalisi Jokowi lah yang paling banyak mengajukan nama ketua umumnya sebagai pendamping Jokowi.

Baca juga: Makin Mengerucut, Ini Kandidat Cawapres Prabowo

Ia yakin ada tersisa kekecewaan di antara partai politik yang kadernya tidak digandeng Jokowi sebagai cawapres.

Amir mengakui, gaya politik Jokowi memang merangkul. Artinya, kecil kemungkinan ada parpol yang 'balik badan' lantaran kecewa atas pilihan cawapresnya.

Meski demikian, Amir menyebut, ini adalah politik di mana yang paling penting adalah akomodasi kepentingan.

Baca juga: Nasdem Usul Cawapres Jokowi Jangan dari Parpol

"Walaupun Jokowi gaya politiknya merangkul, tapi UU membatasi. Tidak mungkin semua parpol koalisi mendapatkan semua aspirasinya, ingat wapres hanya satu orang. Sedangkan parpol yang mendukung, harapan tertingginya adalah ketum mereka jadi cawapres. Jadi kekecewaan akan itu bukan hal yang mengejutkan nantinya," papar Amir.

 

Masih Usahakan AHY

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menambahkan, seiring kebijakan menunggu itu, partainya masih menunggu beberapa hal.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com