TGB Mengaku Terhormat jika Jadi Cawapres bagi Jokowi

Kompas.com - 11/07/2018, 14:06 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Gubernur NTB, TGB Zainul Majdi (kanan) berziarah di makam Pahlawan Nasional Maulana Syekh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid di Ponpes NW Pancor, Lombok Timur, NTB, Kamis (23/11). Selain berziarah, Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan membuka Munas Alim Ulama NU dan Konbes PBNU di Islamic Center NTB yang dihadiri oleh 1000 ulama se-Indonesia. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/pras/17. AHMAD SUBAIDIPresiden Joko Widodo (kiri) didampingi Gubernur NTB, TGB Zainul Majdi (kanan) berziarah di makam Pahlawan Nasional Maulana Syekh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid di Ponpes NW Pancor, Lombok Timur, NTB, Kamis (23/11). Selain berziarah, Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan membuka Munas Alim Ulama NU dan Konbes PBNU di Islamic Center NTB yang dihadiri oleh 1000 ulama se-Indonesia. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/pras/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mengapresiasi namanya masuk dalam bursa calon wakil presiden dari berbagai lembaga survei.

Saat ditanya kesiapannya jika ditunjuk menjadi cawapres bagi Joko Widodo, TGB akan merasa terhormat.

Menurut dia, posisi jabatan apapun pada dasarnya harus dianggap sebagai pengabdian kepada masyarakat luas.

"Saya pikir, suatu kehormatan yang luar biasa bagi siapapun. Terlepas dari kesadaran, keterbatasan, kemampuan secara individu. Tetapi siapapun anak bangsa, jangankan dalam posisi itu, dalam posisi apapun yang bisa bekerja untuk republik yang kita cintai ini, seperti saya misalnya masih sebagai gubernur, ya tentu itu suatu kehormatan," ujar TGB di kantor Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Baca juga: Projo: Dukungan TGB Kandaskan Propaganda Adu Domba Jokowi dengan Umat

Ia mengapresiasi pandangan dari lembaga survei serta pengamat politik yang memasukan namanya sebagai salah satu cawapres potensial pada Pilpres 2019.

Namun, ia mengaku, tak mau berspekulasi berlebihan terkait pencalonannya. Menurut dia, Jokowi pasti memiliki sejumlah pertimbangan tertentu dalam menentukan pendampingnya.

Baca juga: TGB: Saya Tidak Pernah Bicara Jabatan dengan Presiden Jokowi

"Secara proses akademik boleh, secara pertimbangan ilmiah boleh, perkembangan elektoral boleh, tetapi pada akhirnya kriteria apa yang seperti bagaimana, ya tentu yang mengetahui paling tepat, paling persis itu Bapak Presiden (Jokowi)," ujar dia.

"Kalau arti bursa (cawapres) yang di berita itu, kan saya baca berita juga. Jadi saya baca juga tulisan teman-teman (wartawan), misalnya mengutip pendapat siapa. Ya, kalau pemberitaan ada nama kita, dalam konteks positif, ya disyukuri sajalah," pungkasnya.

Hingga saat ini, TGB masih menjabat anggota Majelis Tinggi dan Ketua DPD Partai Demokrat NTB.

Sementara Demokrat belum memutuskan dukungan dalam Pilpres 2019.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Nasional
Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X