Kecurigaan SBY dan Respons Jokowi soal Isu Ketidaknetralan TNI, Polri, dan BIN

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu ketidaknetralan aparat hukum kembali menyeruak ke publik. Hal ini membuat gaduh jelang pelaksanaan Pilkada serentak 27 Juli 2018.

Tanpa diiringi pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau menunjukkan bukti dan dokumen pendukung, Presiden keenam RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menuding TNI, Polri dan BIN bersikap tidak netral.

"Yang saya sampaikan ini, bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoaks," kata SBY dalam konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).

Baca juga: SBY Ungkap Ketidaknetralan TNI, Polri, dan BIN dalam Pilkada

Bahkan, ia berani pasang badan mengenai itu. Ia siap ditangkap demi mempertanggungjawabkan apa yang ia katakan.

"Kenapa ini saya sampaikan? Agar BIN, TNI, Polri, netral. Ini nyata sekali kejadiannya. Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan kepolisian tidak nyaman, dan mau menciduk saya, silakan," lanjut dia.

Tudingannya tersebut merujuk pengalaman ketika Partai Demokrat mengusung pasangan calon kepala daerah. Selalu saja ada oknum di TNI, Polri dan BIN yang ikut berpolitik dan berupaya menggagalkan pasangan calon kepala daerah yang partainya usung.

Baca juga: Jika SBY Bawa Bukti Ketidaknetralan Aparat, Bawaslu Siap Tindaklanjuti

Ia mengungkit pemeriksaan Sylviana Murni oleh Polri dalam Pilgub Jakarta. Pemeriksaan Gubernur Papua Lucas Enembe, hingga pernyataan Antasari Azhar pascabebas dengan pernyataan- pernyataan yang menyudutkan pribadinya.

Partai Gerindra mendukung tudingan SBY ini. Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan pernyataan SBY hendaknya membuat TNI, Polri, dan BIN introspeksi diri.

"Pak SBY Presiden RI 10 tahun, dua periode, beliau masih punya jaringan, baik di TNI, Polri, BIN. Jadi pasti, Pak SBY tidak asal bicara, tentu ada yang memberikan laporan ke beliau. Ini harus jadi masukan dan introspeksi bagi tiga institusi tersebut," kata Andre melalui pesan singkat, Minggu.

Silakan lapor ke Bawaslu

Tudingan itu direspons dingin Istana. Presiden Joko Widodo mengatakan, masyarakat yang mempunyai informasi mengenai ketidaknetralan personel TNI, Polri dan BIN, lebih baik melaporkannya ke Bawaslu agar segera ditindaklanjuti.

"Ya kan ada ketentuannya. Kalau dilihat ada yang tidak netral, ya silakan dilaporkan ke Bawaslu. Sudah jelas sekali saya kira," ujar Jokowi di sela meninjau persiapan Asian Games 2018 di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Sebab, prinsip netralitas bagi TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah hal yang mutlak dan tak perlu diperdebatkan lagi.

Baca juga: Jokowi: Netralitas TNI, Polri, dan BIN Bersifat Mutlak!

"Netralitas TNI, Polri dan BIN bersifat mutlak, baik dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Ini sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI dan BIN. Sudah saya sampaikan ke Kapolri, Ka BIN dan Panglima TNI. Jadi, enggak usah ditanyakan lagi," lanjut dia.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sabrar Fadhilah, Senin malam, mengumumkan jalur yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan oknum TNI yang terindikasi tidak netral dalam Pilkada serentak.

Saluran yang dapat digunakan pelapor, yakni melalui nomor telepon 021-84596939 atau melalui email di permintaaninformasi@gmail.com.

"Kepada masyarakat Indonesia, apabila melihat ada prajurit TNI yang tidak netral di dalam Pilkada serentak 2018 yang akan dilaksanakan di 171 daerah, maka dapat melaporkannya ke PPID Puspen TNI," ujar Sabrar melalui siaran pers resmi, Senin.

Baca juga: Jika Temui Oknum TNI Tidak Netral Saat Pilkada, Laporkan ke Sini

Pelapor harus melengkapi laporannya dengan keterangan jelas sekaligus bisa dipertanggungjawabkan.

"Ini untuk menghindari fitnah," ujar dia.

Anggota Bawaslu, Mochammmad Afifuddin mengaku, pihaknya belum menerima satu pun laporan dari Partai Demokrat tentang dugaan ketidaknetralan aparat TNI, Polri atau BIN. Bawaslu terbuka apabila SBY ingin melaporkan dugaan ketidaknetralan aparatur negara dalam Pilkada Serentak 2018.

"Kalau pernyataan itu memang ditujukan untuk ditindaklanjuti, tinggal datang ke kami (Bawaslu)," kata Afifuddin di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin.

Dijamin netral

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, saat ini ada upaya pembentukan opini bahwa pengangkatan Komjen (Pol) Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat adalah indikator lembaga penegak hukum bersikap tidak netral dalam Pilkada serentak 2018.

Mantan Panglima TNI itu menegaskan, opini semacam itu harus dihentikan.

"Jangan karena pengangkatan Pak Iriawan menjadi penjabat gubernur, menjadi seolah-olah Polri, TNI atau pemerintah menjadi tidak netral," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.

Moeldoko berani menjamin bahwa TNI, Polri dan BIN bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

"Saya sangat serius menjamin hal itu. Proses demokrasi tidak akan dikotori oleh hal-hal yang sifatnya pragmatis seperti itu," ujar dia.