Moeldoko: Jangan Karena Iriawan, Seolah-olah Polri-TNI Tidak Netral

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, saat ini ada upaya pembentukan opini bahwa pengangkatan Komjen (Pol) Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat adalah indikator bahwa lembaga penegak hukum bersikap tidak netral dalam Pilkada serentak 2018.

Pernyataan Moeldoko tersebut terkait dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa ketiga institusi itu diwarnai ketidaknetralan.

Mantan Panglima TNI itu menegaskan, opini semacam itu harus dihentikan.

Baca juga: PAN Masih Kaji soal Angket Penunjukan Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar

"Jangan karena pengangkatan Pak Iriawan menjadi penjabat gubernur, menjadi seolah-olah Polri, TNI atau pemerintah menjadi tidak netral," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Moeldoko menegaskan, pengangkatan mantan Kapolda Metro Jaya itu sebagai Pj Gubernur Jabar telah melalui serangkaian analisis, evaluasi dan sejumlah pertimbangan. Selain itu, juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, Moeldoko sekali lagi meminta sejumlah pihak menghentikan upaya pembentukan opini pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar merupakan bentuk ketidaknetralan TNI-Polri dalam Pilkada.

Menurut Moeldoko, opini itu tidak mendasar. Sebab, selain masa waktu seorang penjabat kepala daerah yang terlalu singkat untuk berbuat tidak netral, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) juga terikat pada aturan yang mengikat.

"Waktunya relatif singkat ya, kan hanya sembilan hari mendekati pemilihan. Sehingga sangat kecil kemungkinannya dia akan berbuat sesuatu yang menguntungkan siapapun. Semuanya juga punya akses untuk melihat, mengevaluasi dan mengkritisi apa yang dijalankan Komjen Iriawan ketika menjadi Pj Gubernur," ujar Moeldoko.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan indikasi ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

Baca juga: SBY Ungkap Ketidaknetralan TNI, Polri, dan BIN dalam Pilkada

"Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoax," ucap SBY, saat konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).

Presiden ke-6 RI itu mengklaim apa yang disampaikannya berdasarkan kejadian sesungguhnya yang ia ketahui.

SBY menyebutkan, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud. Dia mensinyalir adanya oknum aparat TNI, Polri, dan BIN, yang ikut berpolitik dan ingin mengagalkan calon-calon yang diusung oleh Demokrat.