Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: SBY "Playing Victim", Dihantui Cara Berpikirnya Sendiri

Kompas.com - 24/06/2018, 10:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Komaruddin Watubun menilai, tuduhan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ihwal penggunaan alat negara dalam pilkada berlebihan.

Menurut dia, hal itu merupakan strategi bermain sebagai korban atau playing victim dari SBY.

Ia mengatakan, era drama politik ala SBY tersebut sudah berakhir dan ketinggalan jaman, sebab rakyat sudah paham strategi playing victim tersebut.

"Publik sudah tahu, bahwa Pak SBY lebih dihantui oleh cara berpikirnya sendiri atas dasar apa yang dilakukan selama jadi Presiden," kata Komaruddin keterangan tertulis, Minggu (24/6/2018).

Baca juga: SBY Ungkap Ketidaknetralan TNI, Polri, dan BIN dalam Pilkada

Ia menyinggung pelaksanaan Pilpres 2009 saat SBY menang telak. Menurut Komaruddin, kala itu SBY juga menggunakan alat negara dengan membujuk sejumlah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kemudian menjadi pengurus teras Partai Demokrat.

Para Komisioner KPU yang kemudian menjadi petinggi di Demokrat ialah Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati.

Ia juga meminta SBY tak menyamakan pemerintahannya dengan Presiden Joko Widodo yang dinilainya tak pernah menggunakan alat negara untuk kepentingan partai.

Ia menyatakan, partainya sudah menang mutlak di pilkada yang lalu jika Presiden Jokowi terbukti menggunakan alat negara.

Baca juga: Misteri Tweet SBY yang Bawa-bawa Nama Tuhan...

Komaruddin mengatakan, SBY sebaiknya menjelaskan kepada publik keanehan yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres 2009.

Sebab, ia menilai SBY yang justru telah menggunakan alat negara untuk kepentingan politiknya saat menjabat Presiden.

“Siapa yang dibelakang tim alfa, bravo, dan delta yang dibentuk SBY, warga sipil kah? Mengapa Antasari (Azhar) Ketua KPK dipenjara hanya karena mau mengusut IT Pemilu?" tanya Komaruddin.

"Siapa yang menggunakan dana APBN melalui bansos untuk keperluan pemilu? Siapa yang memanipulasi DPT tahun 2009? Siapa yang gunakan intelijen untuk pilpres 2004 dan 2009?” lanjut dia.

Baca juga: Cium Tangan SBY, Gatot Nurmantyo Merasa seperti Cium Tangan Orangtua Sendiri

Ia menilai, tuduhan terhadap ketidaknetralan alat negara di pilkada menunjukan kepragmatisan SBY dalam berpolitik.

"Saya yakin bahwa apa yang dipikirkan Pak SBY dalam pilkada, bukanlah kepentingan bangsa dan negara, namun lebih kepentingan partai dan keluarganya," kata Komaruddin.

"Lalu begitu jago yang diusung di pilkada elektabilitas rendah, tiba-tiba salahkan penggunaan alat-alat negara," lanjut dia.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com