Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misteri Tweet SBY yang Bawa-bawa Nama Tuhan...

Kompas.com - 19/06/2018, 11:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tweet Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di akun Twitter-nya, Senin (18/6/2018) kemarin, ramai diperbincangkan netizen.

Berikut cuitan yang hingga Selasa (19/6/2018) pukul 10.37 WIB telah mendapatkan 1.833 komentar dan telah diunggah kembali sebanyak 2.975 kali tersebut :

"Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga ciderai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kpd Tuhan, Allah SWT?"

SBY tidak menjelaskan lebih lanjut apa peristiwa tertentu di negeri ini yang menjadi konteks dari cuitan itu. Ia juga tidak menyebut tweet tersebut ditujukan untuk siapa.

 

Hal tersebut pun menuai tanda tanya netizen. Bahkan, banyak komentar netizen yang bernada menyerang balik SBY.

Akun @pujakesuma74 langsung bertanya, "Ngomong opo Bapak SBY?"

Pertanyaan serupa juga diungkapkan akun @Widyarenee. Ia sekaligus menyindir penguasa yang bercokol sebelum era pemerintahan Jokowi-JK.

"Kamsude penguasa di negara mana, pak? Dulu pernah ada penguasa 10thn di Indonesia juga begitu. Yg seenak udel korupsi, ninggalin proyek mangkrak n hutang seabreg ya orangnya dia2 aja. Gak adil."

 

Untuk Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa tweet SBY itu memang ditujukan untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Secara khusus tweet itu berkaitan dengan pengangkatan Komjen (Pol) Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.

"Iya, cuitan itu bisa saja kita kaitkan dengan peristiwa pelantikan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Karena bagi kami, itu melanggar aturan ya," ujar Syarief kepada Kompas.com, Selasa siang, saat dimintai konfirmasi.

Baca juga: Iriawan: Sebagai Putra Daerah, Apa Mungkin Saya Coreng Muka Sendiri?

Bagi Partai Demokrat, seharusnya PJ Gubernur Jabar ditempati oleh pejabat Kemendagri. Bukan perwira Polri aktif yang berada di luar lingkup kerja Kemendagri.

Saat ditanya mengenai pernah ada perwira tinggi Polri yang diangkat sebagai PJ Gubernur dalam beberapa Pilkada lalu, Syarif mengatakan, itu berbeda.

"Itu kasusnya berbeda. Waktu itu, perwira Polri tersebut sudah beralih fungsi dan tugasnya jadi pejabat di Kemendagri. Kalau itu enggak apa-apa, bukan dari luar," lanjut dia.

Kompas TV Fadli menganggap, pelantikan ini menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPTK

Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPTK

Nasional
Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Nasional
Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Nasional
Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Nasional
Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Nasional
Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Nasional
Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Nasional
Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Nasional
Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Rangking 147 Dunia

Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Rangking 147 Dunia

Nasional
Defisit Produksi Minyak Besar, Politisi Golkar: Ubah Cara dan Strategi Bisnis

Defisit Produksi Minyak Besar, Politisi Golkar: Ubah Cara dan Strategi Bisnis

Nasional
Airlangga: Jokowi dan Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar

Airlangga: Jokowi dan Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar

Nasional
Terima Kasih ke Jokowi, Prabowo: Pemilu Tertib atas Kepemimpinan Beliau

Terima Kasih ke Jokowi, Prabowo: Pemilu Tertib atas Kepemimpinan Beliau

Nasional
1 Juta Warga Berobat ke Luar Negeri, Jokowi: Kita Kehilangan Rp 180 T

1 Juta Warga Berobat ke Luar Negeri, Jokowi: Kita Kehilangan Rp 180 T

Nasional
Kronologi Ganjar Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, KPU Telat Kirim Undangan

Kronologi Ganjar Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, KPU Telat Kirim Undangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com