Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Minta Jokowi Fokus Penuhi Janji Kampanye dan Tak Salahkan SBY

Kompas.com - 18/05/2018, 09:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan, semestinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menyinggung pemerintahan sebelumnya saat bekerja. Hal itu disampaikan Hidayat menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyindir kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di era presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ya setahu saya pada waktu itu SBY juga enggak pernah menyinggung kepemimpinan yang sebelumnya. Dan menurut saya, setiap kepemimpinan mempunyai kondisi sendiri, tantangan sendiri, peluang sendiri, punya ancaman sendiri, dan potensi kekuatan sendiri," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Hidayat menambahkan, sebaiknya Presiden Jokowi fokus menjalankan pemerintahannya dan tak mengurusi pemerintahan sebelumnya. Ia mengatakan masih banyak janji kampanye Presiden Jokowi yang belum terpenuhi, seperti stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dollar.

Hidayat pun menilai janji Presiden Jokowi memperluas lapangan pekerjaan belum terlaksana lantaran masih adanya tenaga kerja asing ilegal di Indonesia.

"Jadi fokus saja, kewenangan sudah diberikan, anggaran sudah diberikan, janji juga dipenuhi kepada rakyat. Daripada melempar kepada rakyat tentang pemimpin yang sebelumnya, padahal rakyat sendiri sudah tahu," lanjut Wakil Ketua MPR itu.

Baca jugaDikritik Jokowi soal Subsidi BBM, SBY Minta Kader Demokrat Bersabar

Kritik Jokowi soal subsidi BBM era SBY disampaikan saat menghadiri workshop anggota DPRD PPP pada Selasa (15/5/2018).

Presiden Jokowi awalnya menyinggung kebijakannya soal BBM satu harga. Dengan kebijakan itu, Jokowi mengklaim harga BBM di wilayah terpencil, khususnya di kawasan Indonesia timur, bisa sama dengan di Jawa. Padahal, sebelumnya harga BBM di wilayah terpencil bisa mencapai Rp 60.000-Rp 100.000.

Presiden Jokowi kemudian menyinggung subsidi Rp 340 Triliun yang digelontorkan pemerintahan terdahulu. Ia tidak secara spesifik menyebut pemerintahan SBY.

"Dulu subsidi Rp 340 triliun kenapa harga (BBM di tiap daerah) enggak bisa sama? Ada apa? Kenapa enggak ditanyakan?" kata Jokowi.

"Sekarang subsidi sudah enggak ada untuk di BBM, tapi harga bisa disamakan dengan disini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," tambah dia.

 

Kompas TV Safari politik SBY bertujuan untuk mengukuhkan tim pemenangan pilkada calon gubernur dan bupati yang diusung partai Demokrat.

 

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com