Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik Jokowi soal Subsidi BBM, SBY Minta Kader Demokrat Bersabar

Kompas.com - 16/05/2018, 08:13 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara mengenai kritik Presiden Joko Widodo soal kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diterapkan pada 10 tahun pemerintahannya. Lewat akun Twitter resmi @SBYudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat itu menulis lima kicauan pada Selasa (15/5/2018) malam

SBY mengaku mengikuti mengikuti percakapan publik, termasuk di media sosial, menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang menyalahkan kebijakannya mensubsidi BBM.

"Pak Jokowi intinya mengkritik & menyalahkan kebijakan subsidi utk rakyat & kebijakan harga BBM, yg berlaku di era pemerintahan saya. *SBY*," kata dia.

"Saya minta para mantan Menteri & pejabat pemerintah di era SBY, para kader Demokrat & konstituen saya, TETAP SABAR. *SBY*," tambahnya.

SBY mengaku bisa saja menjelaskan argumentasi kenapa ia harus menjalankan kebijakan subsidi BBM. Namun, ia menilai hal tersebut tidak perlu dan tidak baik di mata rakyat. Apalagi, saat ini negara tengah menghadapi masalah keamanan, politik, dan ekonomi.

Baca jugaSBY Perintahkan Roy Suryo Sementara Tak Bicara di "Talk Show" Media

"Justru kita harus bersatu padu. Juga makin rukun. Jangan malah cekcok & beri contoh yg tak baik kepada rakyat. Malu kita. *SBY*," tulis SBY mengakhiri kicauannya.

Sementara itu, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengungkapkan, kicauan SBY itu menanggapi pernyataan Jokowi yang disampaikan saat menghadiri lokakarya anggota DPRD PPP pada Selasa pagi.

 
Dalam kesempatan itu, Jokowi awalnya menyinggung kebijakannya soal BBM satu harga. Dengan kebijakan itu, Jokowi mengklaim harga BBM di wilayah terpencil, khususnya di kawasan Indonesia timur, bisa sama dengan di Jawa. Padahal, sebelumnya harga BBM di wilayah terpencil bisa mencapai Rp 60.000-Rp 100.000.

Jokowi kemudian menyinggung subsidi Rp 340 triliun yang digelontorkan pemerintahan terdahulu. Ia tidak secara spesifik menyebut pemerintahan SBY.

"Dulu subsidi Rp 340 triliun kenapa harga (BBM di setiap daerah) enggak bisa sama? Ada apa? Kenapa enggak ditanyakan?" kata Jokowi.

Baca jugaSBY: Mari Dukung Polri Selesaikan Masalah Ini dengan Tepat

"Sekarang subsidi sudah enggak ada untuk di BBM, tetapi harga bisa disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," kata dia.

Pernyataan Jokowi mengenai subsidi BBM era SBY ini sebenarnya sudah disampaikan beberapa kali dalam berbagai kesempatan sebelumnya. Salah satunya saat membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Hanura di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Desember 2016 lalu.

Kompas TV Beberapa petani merasa malu, karena sebagai penyangga beras nasional, raskin yang dinikmati warga miskin justru kualitasnya buruk.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com