PDI-P: SBY "Playing Victim", Dihantui Cara Berpikirnya Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Komaruddin Watubun menilai, tuduhan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ihwal penggunaan alat negara dalam pilkada berlebihan.

Menurut dia, hal itu merupakan strategi bermain sebagai korban atau playing victim dari SBY.

Ia mengatakan, era drama politik ala SBY tersebut sudah berakhir dan ketinggalan jaman, sebab rakyat sudah paham strategi playing victim tersebut.

"Publik sudah tahu, bahwa Pak SBY lebih dihantui oleh cara berpikirnya sendiri atas dasar apa yang dilakukan selama jadi Presiden," kata Komaruddin keterangan tertulis, Minggu (24/6/2018).

Baca juga: SBY Ungkap Ketidaknetralan TNI, Polri, dan BIN dalam Pilkada

Ia menyinggung pelaksanaan Pilpres 2009 saat SBY menang telak. Menurut Komaruddin, kala itu SBY juga menggunakan alat negara dengan membujuk sejumlah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kemudian menjadi pengurus teras Partai Demokrat.

Para Komisioner KPU yang kemudian menjadi petinggi di Demokrat ialah Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati.

Ia juga meminta SBY tak menyamakan pemerintahannya dengan Presiden Joko Widodo yang dinilainya tak pernah menggunakan alat negara untuk kepentingan partai.

Ia menyatakan, partainya sudah menang mutlak di pilkada yang lalu jika Presiden Jokowi terbukti menggunakan alat negara.

Baca juga: Misteri Tweet SBY yang Bawa-bawa Nama Tuhan...

Komaruddin mengatakan, SBY sebaiknya menjelaskan kepada publik keanehan yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres 2009.

Sebab, ia menilai SBY yang justru telah menggunakan alat negara untuk kepentingan politiknya saat menjabat Presiden.

“Siapa yang dibelakang tim alfa, bravo, dan delta yang dibentuk SBY, warga sipil kah? Mengapa Antasari (Azhar) Ketua KPK dipenjara hanya karena mau mengusut IT Pemilu?" tanya Komaruddin.

"Siapa yang menggunakan dana APBN melalui bansos untuk keperluan pemilu? Siapa yang memanipulasi DPT tahun 2009? Siapa yang gunakan intelijen untuk pilpres 2004 dan 2009?” lanjut dia.

Baca juga: Cium Tangan SBY, Gatot Nurmantyo Merasa seperti Cium Tangan Orangtua Sendiri

Ia menilai, tuduhan terhadap ketidaknetralan alat negara di pilkada menunjukan kepragmatisan SBY dalam berpolitik.

"Saya yakin bahwa apa yang dipikirkan Pak SBY dalam pilkada, bukanlah kepentingan bangsa dan negara, namun lebih kepentingan partai dan keluarganya," kata Komaruddin.

"Lalu begitu jago yang diusung di pilkada elektabilitas rendah, tiba-tiba salahkan penggunaan alat-alat negara," lanjut dia.

SBY sebelumnya menyebut adanya ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

"Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoax," ucap SBY, saat konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).

Pernyataan Presiden ke-6 Indonesia itu disampaikan berdasarkan kejadian sesungguhnya yang ia ketahui.

SBY menyebutkan, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud.

Dia menyinyalir adanya oknum aparat TNI, Polri, dan BIN, yang ikut berpolitik dan ingin mengagalkan calon-calon yang diusung oleh Demokrat.

Ia lantas mengungkit pemeriksaan Sylviana Murni oleh Polri dalam Pilgub Jakarta. Pemeriksaan Gubernur Papua Lucas Enembe, sampai pernyataan Antasari Azhar pascabebas dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan pribadinya.

Keterangan bernada kontroversial itu disampaikannya dengan maksud agar TNI, Polri, dan BIN, dapat menjaga kenetralannya dalam kontestasi politik di negeri ini.

"Kenapa ini saya sampaikan, agar BIN, TNI, Polri, netral. Ini nyata sekali kejadiannya. Kalau pernyataan saya ini membuat intelejen dan kepolisian tidak nyaman, dan mau menciduk saya, silakan," sebutnya.