Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wisnu Nugroho
Pemimpin Redaksi Kompas.com

Wartawan Kompas. Pernah bertugas di Surabaya, Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Jakarta dengan kegembiraan tetap sama: bersepeda. Menulis sejumlah buku tidak penting.

Tidak semua upaya baik lekas mewujud. Panjang umur upaya-upaya baik ~ @beginu

Kegelisahan Menteri Susi setelah Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan

Kompas.com - 14/06/2018, 06:47 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Metode open access diubah menjadi limited access. Sektor penangkapan ikan tertutup bagi orang asing dan kapal asing dan mensyaratkan izin penangkapan ikan.

Selain itu, Norwegia juga memberlakukan sistem kuota bagi kapal penangkap ikan yang tercantum dalam izin penangkapan ikan.

Pemerintah Norwegia menerbitkan kebijakan teknis seperti pelarangan discards atau ikan tangkapan yang dibuang. Mata jaring dan ukuran ikan yang dapat ditangkap juga diatur.

Tidak kalah penting dibuat persyaratan alat tangkap ramah lingkungan guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Reformasi perikanan ini memunculkan masalah bagi Norwegia saat itu. Norwegia mendapat banyak tentangan dari negara tetangga.

Meskipun mendapatkan respon negatif dari berbagai pihak, pemerintah Norwegia tetap konsisten mempertahankan kebijakannya.

Tahun 1990-an, kebijakan perikanan Norwegia yang sedemikian ketat mulai membuahkan hasil.

Hanya dengan armada kapal ikan Norwegia saja, jumlah tangkapan ikan meningkat hingga 2,5 juta ton. Jumlah ini naik drastis jika dibandingkan tangkapan tahun 1960-1970 yang jumlahnya kurang dari 500.000 ton.

Serupa Indonesia

Mendapati pengalaman Norwegia ini, Menteri Susi mengatakan, situasi serupa dialami Indonesia saat melakukan reformasi perikanan.

Setelah pelarangan kapal ikan asing dan penenggelaman kapal pencuri ikan, jumlah tangkapan nelayan Indonesia meningkat drastis.

Tujuan dari kebijakan dan pengaturan yang ketat untuk sektor perikanan tangkap adalah peningkatan produktivitas. Reformasi perikanan di Norwegia lebih dahulu membuktikan dan menikmati hasil itu.

Setelah diteguhkan dengan pengalaman nyata Norwegia, Menteri Susi mendengarkan paparan dari Direktur Perikanan dari Kementerian Perikanan Norwegia Aksel Reidar Aikemo.

Direktorat ini berwenang menjaga dan mengawasi kegiatan perikanan di perairan Norwegia serta penegakan hukum atas IUUF.

Direktorat Perikanan memiliki kapal pengawas dan fasilitas pengawasan pergerakan kapal ikan selama 24 jam melalui vessel monitoring system (VMS).

Dalam mewujudkan kerjasama konkret antara Indonesia dan Norwegia, Menteri Susi minta ada satu orang Indonesia dan ahli Norwegia tentang vessel movement tracking yang ditugasi khusus di pusat pemantauan dan pendeteksian.

Baca juga: Menteri Susi Sontak Berdiri Melihat Pergerakan Kapal Mencurigakan

Hasil pemantauan dan deteksi pergerakan kapal asing yang memasuki perairan Indonesia akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum Indonesia.

Menteri Susi terlihat geregetan saat mendapati banyaknya kapal asing di sekitar perairan Indonesia.

Sebelum berpisah dan Menteri Susi memberikan kain batik, CEO IMR Sissel mengatakan, IMR berharap dapat menjalin kerjasama jangka panjang dengan KKP.

KKP menawarkan kerjasama dengan IMR dalam nengembangkan Pusat Litbang Kelautan dan Perikanan di Bali milik KKP.

Melalui kerjasama ini IMR diharapkan dapat mempromosikan best practices pengelolaan perikanan berkelanjutan di Samudra Hindia dan Pasifik.

Our Ocean Conference 2018 akan digelar di Nusa Dua, Bali, 29-30 Oktober 2018. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk 31 kepala negara dan 200 meneri dari 149 negara yang diundang.Kompas.com/Wisnu Nugroho Our Ocean Conference 2018 akan digelar di Nusa Dua, Bali, 29-30 Oktober 2018. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk 31 kepala negara dan 200 meneri dari 149 negara yang diundang.
Kerjasama KKP dengan IMR akan dilakukan dalam satu bulan ke depan untuk bentuk kerjasama yang lebih konkrit dapat diumumkan sebagai komitmen bersama di Our Ocean Conference 29-30 Oktober 2018 di Bali.

Kegelisahan bersama

Ratusan kapal pencuri ikan sudah ditenggelamkan, kebijakan dan sejumlah kerja sama penguatan telah dan akan dilakukan, namun kegelisahan Menteri Susi tidak kunjung reda.

Di banyak kesempatan sebulan terakhir, kegelisahan itu tidak bisa ditutup-tutupi. Menteri Susi merasa, jabatannya sebagai Menteri KKP akan berakhir segera, paling lama Oktober 2019. 

Untuk sejumlah upaya yang dilakukan KKP, Menteri Susi belum merasa aman akan berlanjut. Terlebih di banyak kesempatan, pemerintah kerap tidak satu suara bahkan saling bertentangan. 

Tiga pilar yaitu kedaulatann, keberlanjutan dan kesejahteraan hendak ditancapkan. Dua pilar pertama sudah mulai membuahkan hasil dengan tidak leluasanya lagi kapal-kapal asing mencuri ikan dan karenanya memperbaiki stok ikan secara berkelanjutan.

Pilar ketiga yaitu kesejahteraan yang masih memerlukan upaya barsama dan waktu meskipun sudah mulai terasa. Sambil menunggu waktu itu, periode kementerian akan berakhir bersamaan dengan periode pemerintahan.

Setelah penenggelaman ratusan kapal pencuri ikan, Menteri Susi gelisah jika kebijakan KKP yang selama ini konsisten dan tanpa pandang bulu tidak dilanjutkan dan diubah seusai kehendak kekuatan modal. 

Masa peralihan kepemimpinan nasional seperti saat ini adalah masa yang menggelisahkan. 

Menteri Susi memilih untuk tidak menyimpan kegelisahannya sendiri. Menteri Susi memilih membagikan kegelisahan itu agar menjadi kegelisahan bersama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com