Kegelisahan Menteri Susi setelah Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan

Apa yang dilakukan Norwegia tahun 1980 dan dampaknya hingga saat ini menambah keyakinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang pengelolaan sumber daya laut  yang salah satu implementasinya adalah penenggelaman kapal asing pencuri ikan ada di jalan yang benar. 

Meskipun makin teguh keyakinannya, kegelisahan Menteri Susi tidak lantas hilang.

Mendapat apresiasi tinggi di forum internasional seperti di FAO dan dipuji di banyak negara, Menteri Susi merasa berjuang sendiri tanpa dukungan memadai di dalam negeri. Kegelisahan berakar di sini.

Baca juga: Ditentang di Indonesia, Menteri Susi Dipuji Dunia karena Melawan Illegal Fishing

Norwegia adalah negara kedua yang didatangi Menteri Susi dan anggota delegasi setelah sebelumnya hadir di Markas FAO (Food and Agriculture Organization) di Roma, Italia. Kunjungan kerja Menteri Susi dan anggota delegasi dilakukan 4-9 Juni 2018.

Hari internasional pertama

Di Markas FAO di Roma, Selasa (5/6/2018), Menteri Susi hadir untuk pencanangan hari internasional perlawanan terhadap penangkapan ikan ilegal, tak terlaporkan dan liar (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing/IUUF).

Hari internasional ini akan diperingati dunia setiap 5 Juni. Peringatan diawali di Markas FAO saat Menteri Susi menjadi salah satu pembicara kunci berdampingan dengan Direktur Jenderal FAO Jose Graziano da Silva. 

Sebelum Hari Internasional IUUF itu, Menteri Susi didampingi Sekjen KKP Nilanto Perbowo, Kepala BRSDMKP Prof Syarif Wijaya dan Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa bertemu Komisioner Uni Eropa untuk Urusan Kelautan dan Perikanan Karmenu Vella.

Vella bersepakat dengan Menteri Susi untuk banyak hal utamanya pengelolaan sumber daya laut.

Di forum FAO, Vella menyebut perlawanan terhadap penangkapan ikan ilegal, tak terlaporkan dan liar (IUUF) sebagai kewajiban moral yang sifatnya imperatif alias keharusan bagi negara-negara yang memiliki wilayah laut seperti Indonesia.

Menteri Susi mendapat pujian atas kebijakan dan konsistensi pelaksanaan kebijakan itu di forum FAO yang digelar di Sheikh Zayed Center.

Dari Roma, Menteri Susi dan anggota delegasi bergerak ke Norwegia. Sejumlah kegiatan dilakukan di Olso dan Bergen, dua kota terbesar di Norwegia.

Ekspor Salmon

Di Oslo, dalam jamuan makan malam yang hangat, Menteri Susi bertemu dengan Menteri Perikanan Norwegia Per Sandberg.

Sejumlah hal dibicarakan termasuk klarifikasi beberapa isu sensitif kedua negara seperti ekspor salmon Norwegia ke Indonesia dan ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa.

Dalam pertemuan ini, Duta Besar RI untuk Norwegia Todung Mulya Lubis ikut bergabung dalam rombongan delegasi Indonesia. 

Rancangan Kerja Sama Kelautan dan Perikanan Indonesia-Norwegia, Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE CEPA), Our Ocean Conference (OOC) 2018 di Nusa Dua, Bali dan potensi kerja sama lain jadi bahan pembicaraan.

Norwegia akan hadir dalam OOC 2018 di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Tahun berikutnya, OOC 2019 yang akan digelar di Oslo, Norwegia akan jadi tuan rumah.

Sejumlah pertemuan Menteri Susi bersama delegasi dengan pejabat Norwegia digelar di Oslo. Pertemuan berlangsung tertutup. 

Di sela-sela pertemuan itu, Menteri Susi diundang memberi kuliah umum di Norwegian Institute for Foreign Affairs (NUPI), Kamis (7/6/2018).

Selama sekitar satu jam, Menteri Susi memaparkan apa yang dilakukan Indonesia terkait kelautan dan perikanan dalam tiga tahun terakhir sesuai harapan yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Kegiatan Menteri Susi di Oslo diakhiri dengan temu warga Indonesia dan buka puasa bersama di rumah dinas Duta Besar RI untuk Norwegia yang terletak di ketinggian di tepi laut tempat banyak kapal berlabuh.

Berbagi kegelisahan

Di hadapan puluhan warga Indonesia yang ada di Norwegia, dimoderatori Todung Mulya Lubis, Menteri Susi berbagi cerita dan kegelisahan terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sebagai pembantu Presiden, Menteri Susi mendasarkan kerjanya pada arahan dan kebijakan Presiden Joko Widodo. Presiden hendak menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

Keinginan dan harapan besar Presiden Joko Widodo itu disampaikan saat pidato di hari pelantikannya, 20 Oktober 2014.

Keinginan Presiden Joko Widodo menjadikan laut sebagai masa depan bangsa ini berdasar karena 2/3 wilayah Indonesia atau sekitar 5,8 juta kilometer persegi adalah lautan.

Garis pantai Indonesia merupakan yang terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (202.080 kilometer). Panjang garis pantai kita  95.181 kilometer. Sumber daya laut Indonesia sangat kaya karenanya. 

"Laut kita sangat subur. Tapi karena pencurian ikan dua dekade terakhir, kita tidak menikmati kekayaannya. Laut kita rusak ekosistemnya dan biodiversity kita terancam," ujar Menteri Susi mengawali cerita dan kegelisahannya di depan warga Indonesia di Norwegia.

Menteri Susi menyebut, oknum pejabat dan penegak hukum terlibat dalam kejahatan yang marak sejak tahun 2001 saat konsesi diberikan kepada kapal asing. Banyak kapal asing beroperasi di laut Indonesia menggunakan bendera Indonesia.

Tidak hanya itu, ijin yang diberikan dan saat ini dihentikan, digandakan. Satu ijin kapal bisa digandakan menjadi lima bahkan sepuluh.

Untuk mengelabui aparat, kapal dengan ijin yang digandakan itu dibuat persis seperti kapal berijin resmi.

Dampak lain dari pencurian ikan besar-besaran sejak 2001 adalah turunnya jumlah rumah tangga nelayan.

Menurut sensus BPS, jumlah rumah tangga nelayan tahun 2003 mencapai 1,6 juta tapi tahun 2013 turun menjadi 868 ribu. Terjadi penurunan sekitar 44,9 persen dalam 10 tahun.

Baca juga: 3 Tahun Jokowi-JK, Susi Sudah Tenggelamkan 317 Kapal

Baca juga: Susi: Menenggelamkan Kapal Bukan Hobi Saya, tapi Amanat Undang-Undang

Dengan Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang Perikanan, sejumlah pelanggaran di laut Indonesia sejatinya bisa diatasi.

Namun, Menteri Susi merasa cemas juga karena ada upaya terorganisir untuk merevisi UU 45/2009 dengan melucuti kewenangan KKP menenggelamkan kapal. Kepada warga Indonsia di Norwegia, kecemasan ini dibagi.

Perasaan penjahat

Menteri Susi menyebut, soal pencurian ikan olah kapal asing sebagai hal yang mudah diatasi asal konsiten dan tidak pandang bulu dalam mengambil tindakan.

Masalahnya, konsistensi dan tidak pandang bulu itu terbentur banyak kepentingan yang berlindung di balik kekuasaan.

"Orang Indonesia (pejabat) itu baik sekali. Jangan-jangan negara tetangga marah karena kapalnya kita tenggelamkan. Pernah terpikir tidak perasaan orang yang kapalnya kita tenggelamkan? Lha, yang kita tenggelamkan penjahat kok kita pikirin perasaannya penjahat? Aneh banget orang itu!" ujar Menteri Susi.

Terhadap pejabat yang memikirkan perasaan penjahat, Menteri Susi mendengar dari kuping kiri lantas keluar lewat kuping kanan. Kebijakan menenggelamkan kapal pencuri ikan sesuai amanat undang-undang tetap dilaksanakan dengan segala resiko dan kenekatan.

Sampai saat ini, Menteri Susi menyebut telah menggelamkan 363 kapal pencuri ikan di perairan Indonesia.

Dampak dari upaya tegas dan konsisten ini, selain memunculkan efek jera kepada pencuri ikan adalah: 

1. Konsumsi ikan meningkat: 46,49 kg/kapita (2017) dibandingkan 33,89 kg/kapita (2012)

2. Stok ikan bertambah: 6,52 juta ton (2011); 7,31 juta ton (2013); 9,93 juta ton (2015); dan 12,5 juta ton (2017)

3. Nilai Tukar Nelayan meningkat: 104,63 (2014); 166,14 (2015); 108,24 (2016); 109,86 (2017)

4. PNBP sektor perikanan mencatatkan rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir (2007-2017): 491,08 milyar

5. Ukuran ikan hasil tangkapan nelayan meningkat dan jarak melaut kian dekat.

6. Neraca perdagangan perikanan Indonesia nomor satu di ASEAN tahun 2016.

Dengan pembenahan kebijakan perikanan dan penegakannya secara konsisten, biomass ikan Indonesia berpotensi meningkat hingga 224% di tahun 2050. Potensi ini merupakan hasil penelitian Univeristy of California-Santa Barbara.

Untuk mengoptimalkan hasil ini, Menteri Susi berupaya menegakkan tiga pilar dalam pengelolaan sumber daya laut yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Tiga pilar ini disampaikan juga dalam kuliah umum di NUPI yang disambut antusias. 

"Kesejahteraan adalah dampak ikutan dari kedaulatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan," ujarnya.

Penelitian kelautan 

Kunjungan kerja di Norwegia diakhiri dengan kunjungan ke Institute of Marine Research (IMR) di Bergen untuk memperkuat kerjasama Indonesia dan Norwegia di bidang penelitian kelautan dan perikanan.

IMR merupakan lembaga riset Norwegia yang digunakan Kementerian Perikanan Norwegia untuk mengumpulkan data terkait perikanan Norwegia, termasuk kajian stok ikan dan kondisi ekosistem laut.

IMR memiliki tujuh kapal penelitian yang setiap tahunnya berlayar selama 2.000 hari untuk mengumpulkan data terkait ekosistem laut yang diperlukan dalam pengembangan perikanan Norwegia.

Di IMR, Menteri Susi disambut oleh CEO IMR Sissel Rogne dan Direktur IMR Asmund Bjordal. Sissel mengakui dirinya mengagumi Menteri Susi karena ketegasannya melindungi sumber daya ikan Indonesia.

"Minister Susi is my hero," ujar Sissel saat menyambut Menteri Susi dan anggota delegasi di ruang riset yang ada di tepi laut.

Setelah sambutan hangat Sissel, Asmund yang menjelaskan kondisi perikanan Norwegia. Asmund mengatakan, walaupun Norwegia negara kecil, namun Norwegia merupakan marine super power.

Produksi perikanan Norwegia per tahun saat ini mencapai 2-3 juta ton. Spesies yang paling diminati dari perairan Norwegia adalah Herring, Cod, dan Salmon.

Untuk menjaga produktivitas industri perikanan Norwegia, Sissel menegaskan prinsip berkelanjutan yang jadi salah satu pilar KKP juga. "Waktu kita tidak banyak. Ancaman terhadap sumber daya laut kita semakin nyata dan berada di depan mata," kata Sissel.

Pengalaman buruk Norwegia

Meski berjaya di industri perikanan, Norwegia pernah terpuruk akhir tahun 1970. Metode open access tahun 1908 memungkinkan semua orang dan kapal ikan, terlepas dari kebangsaannya, dapat menangkap ikan di perairan Norwegia.

Aktivitas perikanan yang tidak terkendali ini menyebabkan stok ikan Norwegia turun drastis tahun 1960-1970an.

Tahun 1980, Norwegia memulai reformasi perikanan dengan mengeluarkan kebijakan pengendalian kegiatan penangkapan ikan untuk mengembalikan stok ikan yang hilang dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Metode open access diubah menjadi limited access. Sektor penangkapan ikan tertutup bagi orang asing dan kapal asing dan mensyaratkan izin penangkapan ikan.

Selain itu, Norwegia juga memberlakukan sistem kuota bagi kapal penangkap ikan yang tercantum dalam izin penangkapan ikan.

Pemerintah Norwegia menerbitkan kebijakan teknis seperti pelarangan discards atau ikan tangkapan yang dibuang. Mata jaring dan ukuran ikan yang dapat ditangkap juga diatur.

Tidak kalah penting dibuat persyaratan alat tangkap ramah lingkungan guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Reformasi perikanan ini memunculkan masalah bagi Norwegia saat itu. Norwegia mendapat banyak tentangan dari negara tetangga.

Meskipun mendapatkan respon negatif dari berbagai pihak, pemerintah Norwegia tetap konsisten mempertahankan kebijakannya.

Tahun 1990-an, kebijakan perikanan Norwegia yang sedemikian ketat mulai membuahkan hasil.

Hanya dengan armada kapal ikan Norwegia saja, jumlah tangkapan ikan meningkat hingga 2,5 juta ton. Jumlah ini naik drastis jika dibandingkan tangkapan tahun 1960-1970 yang jumlahnya kurang dari 500.000 ton.

Serupa Indonesia

Mendapati pengalaman Norwegia ini, Menteri Susi mengatakan, situasi serupa dialami Indonesia saat melakukan reformasi perikanan.

Setelah pelarangan kapal ikan asing dan penenggelaman kapal pencuri ikan, jumlah tangkapan nelayan Indonesia meningkat drastis.

Tujuan dari kebijakan dan pengaturan yang ketat untuk sektor perikanan tangkap adalah peningkatan produktivitas. Reformasi perikanan di Norwegia lebih dahulu membuktikan dan menikmati hasil itu.

Setelah diteguhkan dengan pengalaman nyata Norwegia, Menteri Susi mendengarkan paparan dari Direktur Perikanan dari Kementerian Perikanan Norwegia Aksel Reidar Aikemo.

Direktorat ini berwenang menjaga dan mengawasi kegiatan perikanan di perairan Norwegia serta penegakan hukum atas IUUF.

Direktorat Perikanan memiliki kapal pengawas dan fasilitas pengawasan pergerakan kapal ikan selama 24 jam melalui vessel monitoring system (VMS).

Dalam mewujudkan kerjasama konkret antara Indonesia dan Norwegia, Menteri Susi minta ada satu orang Indonesia dan ahli Norwegia tentang vessel movement tracking yang ditugasi khusus di pusat pemantauan dan pendeteksian.

Baca juga: Menteri Susi Sontak Berdiri Melihat Pergerakan Kapal Mencurigakan

Hasil pemantauan dan deteksi pergerakan kapal asing yang memasuki perairan Indonesia akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum Indonesia.

Menteri Susi terlihat geregetan saat mendapati banyaknya kapal asing di sekitar perairan Indonesia.

Sebelum berpisah dan Menteri Susi memberikan kain batik, CEO IMR Sissel mengatakan, IMR berharap dapat menjalin kerjasama jangka panjang dengan KKP.

KKP menawarkan kerjasama dengan IMR dalam nengembangkan Pusat Litbang Kelautan dan Perikanan di Bali milik KKP.

Melalui kerjasama ini IMR diharapkan dapat mempromosikan best practices pengelolaan perikanan berkelanjutan di Samudra Hindia dan Pasifik.

Kerjasama KKP dengan IMR akan dilakukan dalam satu bulan ke depan untuk bentuk kerjasama yang lebih konkrit dapat diumumkan sebagai komitmen bersama di Our Ocean Conference 29-30 Oktober 2018 di Bali.

Kegelisahan bersama

Ratusan kapal pencuri ikan sudah ditenggelamkan, kebijakan dan sejumlah kerja sama penguatan telah dan akan dilakukan, namun kegelisahan Menteri Susi tidak kunjung reda.

Di banyak kesempatan sebulan terakhir, kegelisahan itu tidak bisa ditutup-tutupi. Menteri Susi merasa, jabatannya sebagai Menteri KKP akan berakhir segera, paling lama Oktober 2019. 

Untuk sejumlah upaya yang dilakukan KKP, Menteri Susi belum merasa aman akan berlanjut. Terlebih di banyak kesempatan, pemerintah kerap tidak satu suara bahkan saling bertentangan. 

Tiga pilar yaitu kedaulatann, keberlanjutan dan kesejahteraan hendak ditancapkan. Dua pilar pertama sudah mulai membuahkan hasil dengan tidak leluasanya lagi kapal-kapal asing mencuri ikan dan karenanya memperbaiki stok ikan secara berkelanjutan.

Pilar ketiga yaitu kesejahteraan yang masih memerlukan upaya barsama dan waktu meskipun sudah mulai terasa. Sambil menunggu waktu itu, periode kementerian akan berakhir bersamaan dengan periode pemerintahan.

Setelah penenggelaman ratusan kapal pencuri ikan, Menteri Susi gelisah jika kebijakan KKP yang selama ini konsisten dan tanpa pandang bulu tidak dilanjutkan dan diubah seusai kehendak kekuatan modal. 

Masa peralihan kepemimpinan nasional seperti saat ini adalah masa yang menggelisahkan. 

Menteri Susi memilih untuk tidak menyimpan kegelisahannya sendiri. Menteri Susi memilih membagikan kegelisahan itu agar menjadi kegelisahan bersama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.